DETAIL KOLEKSI

Sistem noken dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten dogiyai papua tengah pada tahun 2024 berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

5.0


Oleh : Bonnie Andrew Hutotomugabe Manik Sihotang

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Muhammad Imam Nasef

Pembimbing 2 : Muhammad Imam Nasef

Kata Kunci : Noken System, Local Leaders Election, Democracy, and General Election

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002000056_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2025_SK_SHK_010002000056_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002000056_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002000056_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002000056_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002000056_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002000056_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002000056_Bab-1.pdf 28
9. 2025_SK_SHK_010002000056_Bab-2.pdf 68
10. 2025_SK_SHK_010002000056_Bab-3.pdf 23
11. 2025_SK_SHK_010002000056_Bab-4.pdf 33
12. 2025_SK_SHK_010002000056_Bab-5.pdf 3
13. 2025_SK_SHK_010002000056_Daftar-Pustaka.pdf 9
14. 2025_SK_SHK_010002000056_Lampiran.pdf 23

P Penelitian ini membahas penerapan sistem noken dalam pemilihan bupati, dan wakil bupati kabupaten dogiyai, papua tengah pada tahun 2024 serta relevansinya terhadap asas-asas pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. sistem noken merupakan bentuk partisipasi politik berbasis kearifan lokal yang dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah oleh kepala suku. namun dalam pelaksanaannya, sistem ini menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemilu, khususnya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjudil). metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. data dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi melalui sejumlah putusannya telah mengakui keberadaan sistem noken sebagai pengejawantahan dari pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. namun, sistem ini belum memiliki dasar hukum yang secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional. dalam praktiknya, penerapan sistem noken kerap menimbulkan sengketa hasil pemilu, pelanggaran asas pemilu, serta memunculkan konflik. oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus di tingkat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan elektoral dalam pelaksanaan demokrasi lokal.

T This study examines the implementation of the noken system in the election of the regent and deputy regent of dogiyai regency, central papua, in 2024, and its relevance to the fundamental principles of elections as stipulated in law number 10 of 2016 concerning gubernatorial, regent, and mayor elections. the noken system represents a form of political participation rooted in local wisdom, conducted through deliberative mechanisms involving customary village leaders. nonetheless, its application has elicited debates regarding its conformity with the principles of electoral democracy, particularly the principles of being direct, general, free, secret, honest, and fair (luberjudil). the research employs a normative legal methodology, utilizing legislative, case, and conceptual approaches. this descriptive study relies on secondary data obtained through literature review and analyzes the data qualitatively using deductive legal reasoning. the findings indicate that the constitutional court, through several of its rulings, has acknowledged the existence of the noken system as an expression of the recognition of customary law communities. however, the system currently lacks a definitive legal basis within national legislation. in practice, the implementation of the noken system has frequently resulted in disputes over election outcomes, violations of electoral principles, and social conflicts. consequently, it is imperative to develop specific legal regulations at the legislative level to ensure legal certainty and electoral justice in the conduct of local democratic processes.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?