P Pajak merupakan elemen kunci dalam struktur keuangan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. di indonesia, kontribusi sektor perpajakan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) sangat dominan, tercermin dari estimasi kontribusinya yang mencapai 82,9% pada apbn tahun 2025. namun demikian, efektivitas pemungutan pajak masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait pelaksanaan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak kewajiban perpajakannya. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kendala serta upaya yang ditempuh dalam menegakkan kepatuhan melalui mekanisme penagihan aktif, dengan fokus padakasus pt mno yang memiliki nilai tunggakan pajak yang signifikan. ditemukan sejumlah kendala utama yang memengaruhi efektivitas proses penagihan, di antaranya adalah ketidakakuratan data administrasi, sulitnya menjangkau penanggung pajak, keterlibatan penanggung pajak dalam permasalahan hukum, rendahnya kemampuan bayar perusahaan, serta minimnya informasi aset yang dapat dijadikan objek sita. di samping itu, hambatan teknis seperti lambatnya respons dari pihak perbankan dan tidak efektifnya hasil pemblokiran rekening juga turut memperumit proses penagihan. sebagai respons terhadap situasi tersebut, kpp melakukan berbagai langkah strategis, antara lain pembaruan data wajib pajak, pendekatan komunikasi yang lebih persuasif, penawaran skema pembayaran bertahap, serta pelacakan aset dengan dukungan kerja sama antarlembaga. peninjauan terhadap pelaksanaan prosedur menunjukkan bahwa tindakan penagihan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat kekurangan dalam kelengkapan berkas secara administratif. tingkat pencairan piutang yang berhasil diperoleh dari total tunggakan mencapai 42%. temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem administrasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum guna mendorong efektivitas penagihan pajak. kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan perpajakan serta memperkuat kapasitas kelembagaan djp dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara.