P Peraturan menteri keuangan nomor 168 tahun 2023 membawa perubahan signifikanterhadap mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai.sebelumnya, berdasarkan pmk nomor 252/pmk.03/2008 dan turunannya yakni per-16/pj/2016, pemotongan dilakukan melalui tiga skema perhitungan yang menyesuaikan dengankeadaan subjek dan objek pajak penghasilan. namun dengan berlakunya pmk nomor 168 tahun2023 ini, mekanisme perhitungan jumlah pemotongan pph pasal 21 bukan pegawaidisederhanakan menjadi satu skema perhitungan. perubahan ini menimbulkan keluhan darisebagian dokter karena menyebabkan peningkatan jumlah pajak kurang bayar yang harusdisetorkan sekaligus saat akan melaporkan spt tahunan. penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan metode deskriptif. pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur (libraryresearch). hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pmk 168 tahun 2023 menyebabkanpenurunan signifikan terhadap jumlah kredit pajak penghasilan pasal 21. penelitian ini dilakukanterhadap 17 sampel bukan pegawai profesi dokter yang terdaftar di kpp pratama jakartacengkareng dengan menggunakan penghasilan bruto tahun pajak 2023 sebagai dasarperbandingan. kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pmk 168 tahun 2023 berdampaklangsung pada peningkatan signifikan jumlah pph kurang bayar atas penghasilan dokter, namuntidak menyebabkan kenaikan jumlah pajak terutang. terdapat penambahan beban administrasibagi para dokter yakni kewajiban penyetoran pph pasal 25 setiap bulan untuk menghindaritingginya lonjakan atas penyetoran pph pasal 29 tersebutkata kunci: pph pasal 21, pmk 168 tahun 2023, dokter bukan pegawai, penghasilan bruto,pemotongan pajak.