K Kekerasan terhadap anak dalam perkawinan yang tidak dicatat merupakan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hukum perkawinan. permasalahan ini muncul ketika anak yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agama, tetapi tidak dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi korban kekerasan fisik. penelitian ini bertujuan menganalisis apakah tindak pidana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 44 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta menganalisis kesesuaian perkawinan tersebut dengan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. data yang digunakan berupa data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pasal 44 ayat (1) undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 76c juncto pasal 80 ayat (1) undang-undang perlindungan anak sama-sama terpenuhi. namun, karena korban masih berstatus sebagai anak, ketentuan undang-undang perlindungan anak lebih tepat diterapkan berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali dengan mengutamakan prinsip the best interests of the child. selain itu, perkawinan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan karena dilakukan saat korban berusia 14 tahun dan tidak memenuhi batas usia minimum perkawinan.