DETAIL KOLEKSI

Sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran pornografi anak melalui media elektronik (analisis putusan nomor 93/pid.b/2023/pn tlg)


Oleh : Marina Arifin

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Dian Adriawan Dg Tawang

Kata Kunci : Child; Criminalization; Cyber; Pornography; Sanctions

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200059_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200059_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200059_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200059_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200059_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200059_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200059_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200059_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200059_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200059_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200059_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200059_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200059_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200059_Lampiran.pdf

P Perkembangan teknologi turut memunculkan kejahatan baru berupa penyebaran konten pornografi anak melalui media elektronik, seperti dalam putusan pengadilan negeri tulungagung nomor 93/pid.b/2023/pn tlg. permasalahan yang dikaji adalah apakah sanksi pidana dalam putusan tersebut telah mencerminkan tujuan pemidanaan, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku. penelitian menggunakan metode hukum normatif, bersifat deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. hasil pembahasan menunjukkan pelaku hanya dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan berdasarkan pasal 27 ayat (1) jo. pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ite, padahal dilakukan perbuatan dilakukan secara sistematis dan terstruktur tanpa mempertimbangkan undang-undang pornografi maupun undang-undang perlindungan anak yang ancaman pidananya lebih berat. disimpulkan bahwa sanksi tersebut belum mencerminkan tujuan pemidanaan dalam pasal 51 huruf a undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp dan tidak proporsional dengan skala perbuatan. penulis menyarankan penerapan dakwaan kumulatif oleh penuntut umum, alasan pasal yang lebih berat oleh hakim, serta penyusunan pedoman pemidanaan oleh mahkamah agung untuk tindak pidana siber yang melibatkan anak.

T The development of technology has also given rise to new forms of crime, including the dissemination of child pornography through electronic media, as reflected in the tulungagung district court decision number 93/pid.b/2023/pn tlg. this study examines whether the criminal sanction imposed in the decision reflects the objectives of sentencing and what form of sanction should appropriately be imposed on the offender. this research employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, using secondary data analyzed qualitatively. the findings reveal that the offender was sentenced to only one year and six months of imprisonment under article 27 paragraph (1) in conjunction with article 45 paragraph (1) of law number 19 of 2016 concerning electronic information and transactions (ite law), despite the offense having been committed systematically and in a structured manner, without considering the provisions of the pornography law and the child protection law, both of which prescribe more severe criminal sanctions. it is concluded that the sentence does not reflect the objectives of sentencing as stipulated in article 51(a) of law number 1 of 2023 concerning the criminal code and is disproportionate to the gravity of the offense. the author recommends that public prosecutors apply cumulative indictments, that judges consider imposing sanctions based on provisions carrying heavier penalties where legally justified, and that the supreme court formulate sentencing guidelines for cybercrimes involving children.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?