DETAIL KOLEKSI

Perbandingan mekanisme hukum acara perdata indonesia dan jerman dalam hal pertanggungjawaban perusahaan pers atas pemberitaan merugikan


Oleh : Kinara Ladya Apriady

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Rinandu Kusumajaya Ningrum

Kata Kunci : Civil Procedure Law, Press Disputes, Civil Liability, Indonesia and Germany

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200164_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2026_SK_SHK_010002200164_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200164_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200164_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200164_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200164_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200164_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200164_Bab-1.pdf 27
9. 2026_SK_SHK_010002200164_Bab-2.pdf 41
10. 2026_SK_SHK_010002200164_Bab-3.pdf 8
11. 2026_SK_SHK_010002200164_Bab-4.pdf 22
12. 2026_SK_SHK_010002200164_Bab-5.pdf 4
13. 2026_SK_SHK_010002200164_Daftar-Pustaka.pdf 10
14. 2026_SK_SHK_010002200164_Lampiran.pdf 1

P Penelitian ini membahas mekanisme hukum acara perdata dalam pertanggungjawaban perusahaan pers atas pemberitaan yang merugikan melalui perbandingan sistem hukum indonesia dan jerman. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa pers di kedua negara serta nilai-nilai positif dari sistem hukum jerman yang dapat diterapkan dalam pembaruan hukum acara perdata di indonesia. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pers di indonesia dan jerman serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum acara perdata di indonesia. metode yang digunakan adalah oenelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konspetual, dan perbandingan, yang dianalisis secara kualitatif serta disimpulkan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa indonesia dan jerman sama-sama mengakui pertanggungjawaban perdata perusahaan pers atas pemberitaan yang merugikan, tetapi memiliki mekanisme penyelesaian yang berbeda. indonesia mengutamakan penyelesaian melalui dewan pers sebelum proses litigasi, sedangkan jerman memberikan akses langsung ke pengadilan dengan penilaian yang berorientasi pada substansi melalui penerapan balancing test. penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum acara perdata di indonesia perlu disempurnakan melalui penguatan penilaian substansi perkara, penerapan prinsip proporsionalitas, dan pengaturan mekanisme perlindungan yang lebih efektif agar tercipta keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak individu.

T This study examines the civil procedural mechanisms governing the liability of press organizations for harmful reporting by comparing the legal systems of indonesia and germany; the research problem is to identify the strengths and weakness of the press dispute resolution mechanisms in both countries and to determine which positive elements of the german legal framework could be applied to reform indonesia\\\'s civil procedure. the study aims to analyze the dispute resolution mechanisms for press related claims in indonesia and germany and to provide recommendations for the development of indonesia\\\'s civil procedure law. the method used is doctrinal legal research with legislative, case law, conceptual, and comparative approaches; data are analyzed qualitatively and conclusions are drawn deductively. the findings indicate that both indonesia and germany recognize the civil liability of press organizations for harmful reporting but employ different resolution mechanisms: indonesia emphasizes resolution through the press council before litigation, whereas germany provides direct access to the courts with a substances oriented assessment using a balancing test. the study concludes that indonesia\\\'s civil procedure law should be improved by strengthening substantive case assessment, appyling the principle of proportionality, and establishing more effective protection mechanisms to create a fair balance between press freedom and the protection of individual rights.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?