K Ketersediaan ruang terbuka hijau (rth) publik menjadi salah satu kebutuhan penting bagi kawasan perkotaan karena berhubungan dengan kualitas lingkungan, kenyamanan masyarakat, serta keseimbangan ekosistem. kota bogor telah memiliki peraturan daerah nomor 8 tahun 2020 sebagai dasar hukum penyelenggaraan ruang terbuka hijau (rth) publik, namun kenyataannya pemenuhan ruang terbuka hijau (rth) publik publik masih jauh dari target yang ditetapkan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah kota bogor pada tahap perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan ruang terbuka hijau sesuai peraturan daerah kota bogor nomor 8 tahun 2020. penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan peran pemerintah pada penyelenggaraan ruang terbuka hijau (rth) publik di kota bogor. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif. data diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta didukung hasil wawancara dengan mochamad benninu argoebie, anggota dprd kota bogor. seluruh data dianalisis secara kualitatif menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota bogor telah menjalankan kewenangannya melalui penyusunan kebijakan, penyediaan lahan, pengelolaan, pemeliharaan, hingga pengawasan ruang terbuka hijau (rth) publik, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena luas ruang terbuka hijau (rth) publik publik yang tersedia masih belum mampu memenuhi kebutuhan wilayah perkotaan. temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pengawasan, peningkatan sinergi antarlembaga, keterlibatan masyarakat, serta kerja sama dengan sektor swasta menjadi langkah yang diperlukan agar penyelenggaraan ruang terbuka hijau (rth) publik mampu mencapai tujuan pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota bogor.