P Pemerintah kota depok memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan melalui kebijakan relokasi sdn pondok cina 1 dan merger 26 sekolah dasar di kota depok. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan walikota dalam melakukan relokasi dan merger 26 sekolah dasar di kota depok serta kendala yang dihadapi beserta solusinya. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang didukung data primer melalui studi kepustakaan dan wawancara. data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil analisis menunjukkan bahwa relokasi sdn pondok cina 1 dan merger 26 sekolah dasar merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan walikota depok di bidang pendidikan dasar yang dianalisis berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 . kesimpulan menunjukkan bahwa pemerintah kota depok telah melaksanakan kewenangannya melalui pengelolaan satuan pendidikan, pemenuhan sarana dan prasarana pasca relokasi, akses layanan pendidikan, serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan relokasi. oleh karena itu , diperlukan evaluasi, pemenuhan fasilitas pendidikan, serta penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat agar penyelenggaraan pendidikan dasar dapat berjalan lebih efektif.