DETAIL KOLEKSI

Implikasi rangkap jabatan wakil menteri pada kabinet merah putih (studi putusan mahkamah konstitusi nomor 128/puu-xxiii/2025)


Oleh : Irsyan Nugraha Zabidi

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ali Rido

Kata Kunci : civil service law, dual office-holding, vice minister, red and white cabinet

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200242_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2026_SK_SHK_010002200242_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200242_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200242_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200242_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200242_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200242_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200242_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200242_Bab-2.pdf 13
10. 2026_SK_SHK_010002200242_Bab-3.pdf 17
11. 2026_SK_SHK_010002200242_Bab-4.pdf 34
12. 2026_SK_SHK_010002200242_Bab-5.pdf 3
13. 2026_SK_SHK_010002200242_Daftar-Pustaka.pdf 7
14. 2026_SK_SHK_010002200242_Lampiran.pdf 64

P Praktik rangkap jabatan wakil menteri dalam kabinet merah putih periode 2024–2029 menimbulkan persoalan yuridis karena berhubungan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, akuntabilitas jabatan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. padahal pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 128/puu-xxiii/2025, telah memperjelas larangan rangkapjabatan dalam undang-undang nomor 39 tahun 2008 tidak hanya berlaku bagi menteri melainkan wakil menteri sebagai subjek yang dilarang merangkap jabatan. namun demikian, hingga kini banyak wakil menteri yang rangkap jabatan. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenaiimplikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 128/puu-xxiii/2025 terhadap wakil menteri yang merangkap jabatan pada kabinet merah putih dan tindak lanjut putusan tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif yang bersifat deskriptif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi, doktrin hukum, dan sumber hukum sekunder lainnya, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor 128/puu-xxiii/2025 memberikanimplikasi hukum bahwa wakil menteri wajib tunduk pada larangan rangkap jabatan sebagaimana berlaku bagi menteri. dengan demikian, wakil menteri yang masih merangkap jabatan harus menyesuaikan diri dengan memilihsalah satu jabatan. tindak lanjut putusan tersebut perlu dilakukan melalui evaluasi administratif terhadap wakil menteri yang merangkap jabatan serta perubahan terhadap undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara agar larangan rangkap jabatan wakil menteri diatursecara tegas dan tidak lagi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik ketatanegaraan.

T The practice of dual office-holding by vice ministers in the 2024–2029 red and white cabinet raises juridical issues, as it intersects with the principles of the rule of law, legal certainty, public office accountability, and good governance. in fact, constitutional court decision number 128/puu-xxiii/2025 has clarified that the prohibition against dual office-holding under law number 39 of 2008 applies not only to ministers, but also extends to vice ministers as subjects prohibited from holding concurrent positions. nevertheless, to this day, many vice ministers continue to hold concurrent positions. the research problems in this study examine the implications of constitutional court decision number 128/puu-xxiii/2025 for vice ministers holding concurrent positions in the red and white cabinet, as well as the follow-up to this decision in the practice of government administration. this study employs a descriptive normative legal research method by examining statutory regulations, constitutional court decisions, legal doctrines, and other secondary legal sources, which are subsequently analyzed qualitatively using deductive reasoning to draw conclusions. the findings indicate that constitutional court decision number 128/puu-xxiii/2025 carries the legal implication that vice ministers are legally bound by the same prohibition against dual office-holding applicable to ministers. consequently, vice ministers who currently hold concurrent positions must adjust accordingly by selecting a single office. follow-up actions to this ruling should be implemented through an administrative evaluation of vice ministers holding concurrent positions, along with an amendment to law number 39 of 2008 concerning state ministries, ensuring that the prohibition against dual office-holding for vice ministers is explicitly regulated and no longer generates divergent interpretations in constitutional practice.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?