DETAIL KOLEKSI

Perbandingan pengaturan saham dengan hak suara multipel di indonesia dan weighted voting rights di hong kong dalam perspektif hukum perusahaan

Oleh : Siraj Aamir

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ni Gusti Nyoman Renti Maharaini

Kata Kunci : Corporate Law, Multipele Voting Shares, Weighted Voting Rights

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200112_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200112_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200112_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200112_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200112_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200112_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200112_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200112_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200112_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200112_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200112_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200112_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200112_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200112_Lampiran.pdf

P Perkembangan ekonomi digital mendorong munculnya perusahaan new economy dan pengaturan struktur hak suara khusus yang dapat digunakan oleh perusahaan tersebut sebagai pengecualian terbatas terhadap prinsip satu saham satu suara. di indonesia, mekanisme tersebut dikenal sebagai saham dengan hak suara multipel (sdhsm), sedangkan di hong kong dikenal sebagai weighted voting rights (wvr). penelitian ini membahas persamaan dan perbedaan pengaturan sdhsm di indonesia dan wvr di hong kong, serta penerapannya pada pt goto gojek tokopedia tbk dan meituan. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif, dan menarik kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa indonesia dan hong kong sama-sama mengatur kewajiban transparansi, batas minimal hak suara saham biasa atau non-wvr sebesar 10%, serta pembatasan penggunaan hak suara khusus pada agenda tertentu berdasarkan prinsip satu saham satu suara. perbedaannya, indonesia lebih fleksibel karena mengizinkan badan hukum menjadi pemegang sdhsm, menerapkan rasio hak suara hingga 40:1 atau 60:1, serta mengatur pengakhiran berdasarkan waktu dan peristiwa. sebaliknya, hong kong lebih ketat karena wvr hanya dapat dimiliki individu tertentu yang menjabat sebagai direktur, rasionya dibatasi maksimal 10:1, dan pengakhirannya didasarkan pada peristiwa personal. penerapan pada goto mencerminkan fleksibilitas indonesia melalui kepemilikan saham seri b oleh badan hukum dengan rasio 30:1. sementara itu, meituan menerapkan wvr melalui class a shares yang dimiliki individu dengan rasio 10:1, di mana hak wvr berakhir ketika pemegangnya tidak lagi menjabat sebagai direktur. hal ini menunjukkan bahwa indonesia lebih fleksibel terhadap kebutuhan emiten, sedangkan hong kong lebih menekankan pembatasan untuk melindungi investor publik.

T The development of the digital economy has driven the emergence of new economy companies and the adoption of special voting rights structures as a limited exception to the one share, one vote principle. in indonesia, this mechanism is referred to as multiple voting shares (mvs), while in hong kong it is known as weighted voting rights (wvr). this study examines the similarities and differences between the regulatory frameworks governing mvs in indonesia and wvr in hong kong, as well as their implementation in pt goto gojek tokopedia tbk and meituan. the research employs a normative legal research method using a comparative law approach. it is descriptive in nature, relies on secondary data, applies qualitative analysis, and draws conclusions through deductive reasoning. the findings indicate that both indonesia and hong kong require enhanced disclosure, prescribe a minimum voting threshold of 10% for ordinary shares or non-wvr shares, and restrict the exercise of special voting rights on certain corporate matters in accordance with the one share, one vote principle. however, indonesia adopts a more flexible regulatory approach by allowing legal entities to hold mvs, permitting voting ratios of up to 40:1 or 60:1, and providing for the termination of mvs based on both temporal and event-based criteria. in contrast, hong kong imposes stricter requirements by limiting wvr ownership to specified individuals serving as directors, capping the voting ratio at 10:1, and terminating wvr exclusively upon the occurrence of specified personal events. the implementation of mvs by goto reflects indonesia’s flexible approach through the issuance of series b shares held by legal entities with a voting ratio of 30:1. by comparison, meituan implements wvr through class a shares held by individual founders with a voting ratio of 10:1, under which wvr ceases once the holder no longer serves as a director. these findings demonstrate that indonesia prioritizes regulatory flexibility to accommodate the needs of listed companies, whereas hong kong places greater emphasis on regulatory safeguards designed to protect public investors.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 14 Judul)

Analisis yuridis penerapan program tanggung jawab sosial lingkungan pt kaltim prima coal (studi pada masyarakat kutai timur, kalimantan timur, indonesia)
FH - Usakti
Tanggung jawab direksi terhadap kerugian atas pelanggaran klausula negative covenants perjanjian kredit (studi putusan nomor 19/pdt.g/2023/pn sda) 5.0
FH - Usakti
Penerapan tanggung jawab sosial lingkungan dan program kemitraan bina lingkungan badan usaha milik negara (studi pada: pt telkom indonesia (persero) tbk)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan PT KJB berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pembatalan akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa (studi putusan nomor 187/pdt.g/2021/pn. bgr)
FH - Usakti
Analisis yuridis penerapan program balai ekonomi desa sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara (studi pada pt bank mandiri (persero) tbk cabang magelang)
FH - Usakti
Analisis yuridis penerapan program garuda peduli perekonomianmasyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara (studi pada pt garuda indonesia persero tbk.)
FH - Usakti
Analisis yuridis penerapan doktrin putusan bisnis (business judgement rule) pada kasus hak partisipasi (participating interest) oleh PT Pertamina Hulu Energi selaku anak perusahaan PT Pertamina (Persero) 1.7
FH - Usakti
Penggunaan doktrin piercing the corporate veil terhadap dewan komisaris PT Pertamina (Persero) periode semester pertama tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pasal 6 perubahan akta pendirian persekutuan komanditer (CV) helenic ship supplier yang bertentangan dengan Pasal 19 dan 20 Kitab Undang-Undang hukum dagang
FH - Usakti
Tanggung jawab direksi dalam pelepasan aset PT. Panca Wira Usaha berdasarkan Undang-Undang perseroan terbatas 5.0
FH - Usakti
Keabsahan keputusan pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham (Circular Resolution) berdasarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
FH - Usakti
Penerapan doktrin fiduciary duty terhadap direksi PT Etam Abdi Nusa dalam hal wanprestasi pembayaran fasilitas kredit modal kerja berdasarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pelaksana tugas direksi atas perjanjian kerja sama bisnis referral asuransi PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri menurut Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?