P Pemberian fasilitas kredit oleh perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. namun, pemberian fasilitas kredit yang seharusnya memperhatikan prinsip customer due diligence (cdd) tidak sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan prinsip customer due diligence (cdd) menyebabkan terjadinya kredit macet akibat dari tindakan fraud. penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait penerapan prinsip customer due diligence (cdd) yang dilanggar, serta akibat hukum dari tindakan fraud dalam pemberian fasilitas kredit yang macet, dengan fokus pada kasus internal bank yang melibatkan pegawai dan nasabah. metode yang digunakan adalah penelitian normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan asas-asas hukum lembaga keuangan, khususnya dalam bidang hukum perbankan, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan metode deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip customer due diligence (cdd) serta standar operasional prosedur (sop) tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya sehingga terjadinya tindakan fraud, seperti manipulasi dokumen dan penyuapan oleh nasabah terhadap pegawai bank, merugikan keuangan dan kredibilitas bank. sebagai akibat hukumnya berdasarkan pasal 49 ayat (2) undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, tindakan tersebut dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan sistem pengendalian internal yang ketat serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan mengatasi tindakan fraud.