DETAIL KOLEKSI

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah kabupaten belitung nomor 11 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah


Oleh : Iqbal Prayoga

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Muhammad Imam Nasef

Kata Kunci : Goverment, Management, Waste

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100426_Halaman-Judul.pdf 10
2. 2025_SK_SHK_010002100426_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100426_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100426_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100426_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100426_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100426_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100426_Bab-1.pdf 18
9. 2025_SK_SHK_010002100426_Bab-2.pdf 25
10. 2025_SK_SHK_010002100426_Bab-3.pdf 6
11. 2025_SK_SHK_010002100426_Bab-4.pdf 31
12. 2025_SK_SHK_010002100426_Bab-5.pdf 3
13. 2025_SK_SHK_010002100426_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2025_SK_SHK_010002100426_Lampiran.pdf 19

P Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten belitung nomor 11 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana bentuk peran pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah kabupaten belitung nomor 11 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dan apa saja kendala dan hambatan pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan sampah di kabupaten belitung. tipe penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer berupa wawancara sebagai data pendukung. berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini masih adanya permasalahan berkaitan pengelolaan sampah di kabupaten belitung yang belum terlaksana dengan baik, masih banyak kendala dan hambatan dalam pengeloaan sampah. sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih baik oleh dinas lingkungan hidup kabupaten belitung terutama bidang persampahan dalam hal pengelolaan sampah di kabupaten belitung.

T The local government has the authority in waste management as regulated in belitung regency regional regulation number 11 of 2015 concerning waste management. the problems discussed in this study are related to how the role of the local government in overcoming waste management problems based on belitung regency regional regulation number 11 of 2015 concerning waste management and what are the obstacles and barriers of the local government in waste management efforts in belitung regency. the type of research used in this thesis is a normative legal research type using secondary data as the main data and primary data in the form of interviews as supporting data. based on the results of the analysis in this study, there are still problems related to waste management in belitung regency that have not been implemented properly, there are still many obstacles and barriers in waste management. so there needs to be better coordination by the belitung regency environmental service, especially the waste sector in terms of waste management in belitung regency.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?