B Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, undang-undang kepariwisataan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2025, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kitab undang-undang hukum perdata, serta peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1965, menjadi dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen serta pertanggungjawaban hukum dalam perjalanan wisata. peraturan tersebut juga berlaku bagi kasus kecelakaan perjalanan wisata yang ditawarkan falisha journey. guna mencapai perlindungan konsumen serta pertanggungjawaban hukum. permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum pengguna jasa biro perjalanan wisata falisha journey terhadap kecelakaan dalam pegangkutan wisatawan, dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha kepada pengguna sebagai konsumen biro perjalanan wisata falisha journey yang mengalami kecelakaan. metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif didasarkan pada data sekunder yang didukung dengan data primer. analisis dilakukan secara kualitatif dan disimpulkan dengan cara deduktif. hasil penelitian menunjukkan perlindungan konsumen belum terlaksana secara efektif karena tidak terpenuhinya hak atas keselamatan, keamanan, informasi risiko, dan hak atas kesehatan. meskipun kerangka hukum tersedia, pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal, karena pertanggungjawaban pelaku usaha hanya terealisasi pada aspek pidana terhadap pengemudi.