P Perkembangan lembaga pergadaian sebagai sarana pembiayaan masyarakat menimbulkan permasalahan hukum ketika objek jaminan gadai yang diterima pt pegadaian ternyata berasal dari hasil tindak pidana pencurian dan merupakan milik pihak ketiga. namun, putusan pengadilan yang memerintahkan pengembalian barang jaminan kepada pemilik asli berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pt pegadaian sebagai pemegang gadai. permasalahan pada penelitian ini meliputi bagaimana perlindungan hukum terhadap pt pegadaian atas objek jaminan gadai akibat hasil dari pencurian dan bagaimana akibat hukumnya apabila barang jaminan yang digunakan sebagai objek gadai pada pt pegadaian dikembalikan kepada pihak ketiga. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif bersifat deskriptif, bersumber pada data sekunder dan primer dengan pengumpulan data secara studi dokumen dan analisis data secara kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pt pegadaian sebagai pemegang gadai beriktikad baik seharusnya memperoleh perlindungan hukum berdasarkan pasal 1152 dan pasal 1977 ayat (1) kuhperdata. pengembalian barang jaminan kepada pihak ketiga mengakibatkan hilangnya penguasaan objek gadai oleh kreditur sehingga menghapus hak preferen dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial. dengan demikian, perlu adanya penguatan prosedur penerimaan objek gadai secara lebih ketat serta pencantuman klausula pertanggungjawaban debitur dalam perjanjian gadai. selain itu, pt pegadaian perlu menempuh upaya hukum perdata terhadap debitur untuk memperoleh penggantian kerugian atas pinjaman yang telah dicairkan.