P Pemutusan hubungan kerja (phk) merupakan salah satu bentuk perselisihan hubungan industrial yang paling sering terjadi dan memiliki dampak signifikan bagi pekerja maupun pengusaha. perbedaan sistem hukum dan pengaturan ketenagakerjaan di masing-masing negara menyebabkan adanya variasi mekanisme penyelesaian sengketa phk. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan serta penerapan mekanisme penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di indonesia dan prancis. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang bersifat deskriptif analitis. data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan undang-undang nomor 2 tahun 2004 di indonesia, serta code du travail di prancis, serta dikaitkan dengan studi putusan putusan nomor 193/pdt.sus-phi/2024/pn.jkt.pst dan putusan conseil de prud’hommes nomor rg 08/00403. hasil penelitian menunjukkan bahwa indonesia dan prancis memiliki perbedaan dalam mekanisme penyelesaian sengketa phk, baik dari segi lembaga yang berwenang, tahapan penyelesaian, maupun karakteristik peradilannya. namun, kedua negara memiliki persamaan dalam menempatkan upaya penyelesaian non-litigasi sebagai tahapan awal sebelum penyelesaian melalui lembaga peradilan. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ketenagakerjaan serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di indonesia.