DETAIL KOLEKSI

Persesuaian alat bukti dalam tindak pidana korupsi pada putusan bebas berdasarkan perkara nomor 9/pid.sus-tpk/2023/pn jap


Oleh : Bunga Audina

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Ramadhana Anindyajati

Kata Kunci : Indonesian Code of Criminal Procedure, acquittal, criminal act of corruption

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100084_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2025_SK_SHK_010002100084_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100084_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100084_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100084_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100084_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100084_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100084_Bab-1.pdf 16
9. 2025_SK_SHK_010002100084_Bab-2.pdf 11
10. 2025_SK_SHK_010002100084_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100084_Bab-4.pdf 15
12. 2025_SK_SHK_010002100084_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002100084_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2025_SK_SHK_010002100084_Lampiran.pdf 4

K Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak tatanan sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap negara. dalam hukum acara pidana, pembuktian yang sah menjadi dasar utama untuk menentukan kesalahan terdakwa. penelitian ini mengkaji kekuatan pembuktian dalam perkara korupsi johannes rettob berdasarkan putusan pn jayapura no. 9/pid.sus-tpk/2023/pn jap, serta menilai apakah pertimbangan hakim mengenai kekurangan alat bukti telah sesuai dengan prinsip hukum acara pidana. dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menganalisis kesesuaian alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, dan dokumen hukum. hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ada indikasi kuat kerja sama antara terdakwa dan pihak ketiga, hakim memutus bebas karena menganggap bukti belum cukup. namun, putusan ini menuai kritik karena mengabaikan peran penting silvi herawaty, yang secara langsung terkait dengan perjanjian objek perkara. oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menilai alat bukti agar putusan mencerminkan keadilan yang substansial.

C Corruption is an extraordinary crime that undermines social order and weakens public trust in the state. in criminal procedural law, valid evidence forms the primary basis for determining the defendant\\\'s guilt. this study examines the evidentiary strength in the corruption case of johannes rettob based on district court decision no. 9/pid.sus-tpk/2023/pn jap, and assesses whether the judge\\\'s consideration regarding the insufficiency of evidence aligns with the principles of criminal procedure law. using a normative juridical method and a descriptive-qualitative approach, this research analyzes the admissibility of evidence such as witness testimony, expert opinions, and legal documents. the findings indicate that although there were strong indications of cooperation between the defendant and third parties, the judge rendered an acquittal, deeming the evidence insufficient. however, this verdict has drawn criticism for overlooking the significant role of silvi herawaty, who was directly involved in the agreement at the heart of the case. therefore, greater caution is required in evaluating evidence to ensure that judicial decisions reflect substantive justice.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?