J Jabatan wakil menteri merupakan fenomena administratif yang tidak diatur secara eksplisit dalam uud 1945, namun memperoleh legitimasi melalui undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara dan peraturan presiden nomor 60 tahun 2012. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai jabatan wakil menteri serta menilai kesesuaian pengangkatannya dengan prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (2) undang-undang nomor 39 tahun 2008 dengan fokus pada era pemerintahan presiden periode 2024–2029. metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan deskriptif-analitis. penelitian ini menemukan bahwa meskipun pengangkatan wakil menteri secara hukum diperbolehkan, praktik pengangkatannya di era presiden 2024–2029 yang mencapai 56 orang menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain tumpang tindih kewenangan, serta ketidakjelasan struktur birokrasi. hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi terhadap regulasi jabatan wakil menteri secara lebih ketat, termasuk penetapan batasan jumlah, fungsi, dan indikator kinerja yang jelas, guna memastikan bahwa jabatan ini benar-benar memberikan kontribusi positif bagi efektivitas pemerintahan dan tidak sekadar menjadi instrumen politik.