T Tindak pidana kesusilaan terhadap anak di indonesia mengalami peningkatan dan menjadi perhatian publik. hal ini tidak hanya menimpa anak-anak dalam kondisi normal, namun juga menimpa anak-anak penyandang disabilitas. dalam putusan pengadilan negeri mojokerto nomor 131/pid.sus/2023/pn mjk, terdakwa melakukan tindak kesusilaan berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas. permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) mengapa perbuatan pelaku tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak disabilitas dikenakan pasal 76e undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak? 2) bagaimanakah bentuk gabungan tindak pidana yang terdapat pada perkara dalam putusan nomor 131/pid.sus/2023/pn mjk?. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pasal 76e. namun karena terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap anak korban, perbuatan terdakwa dalam perkara ini memenuhi unsur gabungan tindak pidana. penerapan concursus realis seharusnya dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum yang adil serta perlindungan maksimal bagi anak korban, khususnya anak penyandang disabilitas.