DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis atas garis sempadan bangunan (gsb) dalam pembangunan hotel heef di jakarta pusat

Oleh : Hniki Rym Marissa

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Meta Indah Budhianti

Kata Kunci : Spatial Planning Law, Boundary Lines, Building Boundaries

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100183_Halaman-Judul.pdf 10
2. 2025_SK_SHK_010002100183_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100183_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100183_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100183_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100183_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100183_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100183_Bab-1.pdf 16
9. 2025_SK_SHK_010002100183_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100183_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100183_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100183_Bab-5.pdf 3
13. 2025_SK_SHK_010002100183_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2025_SK_SHK_010002100183_Lampiran.pdf

P Pelanggaran ketentuan tata ruang sering kali berdampak pada terganggunya hak warga atas lingkungan yang aman dan layak. pembangunan hotel heef di jakarta pusat menimbulkan persoalan hukum karena dilakukan berdempetan langsung dengan rumah warga tanpa memperhatikan garis sempadan bangunan (gsb). permasalahan dalam skripsi ini membahas mengenai kesesuaian garis sempadan bangunan (gsb) dalam pembangunan hotel heef di jakarta pusat berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2010, peraturan daerah nomor 1 tahun 2014, dan peraturan gubernur nomor 128 tahun 2012, serta kendala dan tindakan hukum yang dihadapi pemerintah daerah jakarta pusat dalam menangani pelanggaran gsb tersebut. penelitian ini menggunakan metode dengan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan jenis data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianalisis secara kualitatif. pembahasan penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, imb telah diterbitkan dan memuat ketentuan teknis gsb, namun implementasi fisik bangunan tidak sesuai dengan batas sempadan yang ditetapkan. pemerintah daerah telah menempuh tindakan administratif seperti penyegelan dan rekomendasi teknis pembongkaran, tetapi pelanggaran tetap terjadi. kesimpulan penelitian ini adalah bahwa gsb dalam pembangunan hotel heef tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tindakan hukum yang dilakukan belum berjalan secara efektif di lapangan.

V Violations of spatial planning regulations often have an impact on residents\\\' rights to a safe and decent environment. the construction of the heef hotel in central jakarta has raised legal issues because it was built directly adjacent to residents\\\' homes without regard for the building boundary line (gsb). this thesis addresses the compliance of the building setback line (bsl) in the construction of the heef hotel in central jakarta based on regional regulation no. 7 of 2010, regional regulation no. 1 of 2014, and governor regulation no. 128 of 2012, as well as the challenges and legal actions faced by the central jakarta regional government in addressing the bsl violation. this study employs a normative legal research method of a descriptive nature, utilizing secondary data supported by primary data and analyzed qualitatively. the research discussion reveals that administratively, the building permit (imb) has been issued and includes technical provisions regarding the building setback line (gsb). however, the physical implementation of the building does not align with the established setback boundaries. the local government has taken administrative actions such as sealing and technical recommendations for demolition, but violations continue to occur. the conclusion of this study is that the gsb in the construction of the heef hotel does not fully comply with applicable regulations, and the legal actions taken have not been effectively implemented on the ground.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 12 Judul)

Analisis yuridis tentang peruntukan ruang terbuka hijau dan pedestrian jalan untuk perparkiran di Wilayah DKI Jakarta berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2013 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap persiapan reklamasi Pantai Utara Tangerang
FH - Usakti
Analisis pemanfaatan ruang untuk pembangunan apartemen Riverdale Cibitung di kawasan peruntukan industri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031. 5.0
FH - Usakti
Tinjfauan yuridis terhadap pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan Grand Cimahi City terkait peraturan daerah nomor 4 tahun 2013
FH - Usakti
Pembangunan ruang terbuka hijau Kanigoro dalam rangka mencapai luas minimal ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Blitar berdasarkan Undang Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan daerah Kabupaten Blitar nomor 5 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blitar 2.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pembangunan pabrik garam terkait dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 rencana tata ruang wilayah kabupaten Klungkung 2013-2033.
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemanfaatan ruang untuk pembangunan gudang kaca di zona hijau berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 - 2031
FH - Usakti
Efektivitas dari pelaksanaan tugas dinas tata ruang dalam mengawasi penyalahgunaan ruang terbuka hijau di kawasan Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas
FH - Usakti
Analisis terhadap pembangkit listrik tenaga uap kota Palu terkait dengan rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup kota Palu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pengembangan taman sebagai upaya pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
FH - Usakti
Analisis perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian berdasarkan Undang –Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan daerah nomor 13 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (pada pembangunan perumahan Kabupaten Tangerang)
FH - Usakti
Analisis yuridis ruang terbuka hijau terhadap pencegahan banjir di sebagian wilayah Jakarta Barat
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?