D Dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan atas urusan konkuren, termasuk dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mencakup sistem drainase. peraturan daerah nomor 9 tahun 2023 tentang penyelenggaraan sistem drainase disahkan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan penataan sistem drainase yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. pokok permasalahan adalah bagimana implementasi kewenangan wali kota tangerang dalam merencanakan dan menyusun program pembangunan sistem drainase tahun anggaran 2023-2024 berdasarkan perda nomor 9 tahun 2023 tentang sistem drainase di kota tangerang? apa tantangan yang dihadapi oleh wali kota tangerang dalam melaksanakan kewenangannya terkait pembangunan sistem drainase berdasarkan perda nomor 9 tahun 2023, dan bagaimana solusi yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut? tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, dianalisis secara secara kualitatif dengan pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan wali kota tangerang dalam pembangunan sistem drainase tahun anggaran 2023–2024 merupakan manifestasi nyata dari peran strategis kepala daerah dalam tata kelola pelayanan dasar publik. tantangan yang dihadapi wali kota tangerang dalam melaksanakan kewenangan pembangunan sistem drainase berdasarkan perda nomor 9 tahun 2023 menunjukkan kompleksitas yang tinggi dalam tata kelola kota.