DETAIL KOLEKSI

Implikasi hukum putusan mahkamah agung nomor 23 p/hum/2024 pasca terbitnya putusan mahkamah konstitusi nomor 70/puu-xxii/2024

Oleh : Luthfi Firdaus

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Muhammad Imam Nasef

Kata Kunci : Judicial Review, Supreme Court, dan Constitutional Court

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100227_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2025_SK_SHK_010002100227_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100227_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100227_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100227_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100227_Pernyataan-Orisinalitas.pdf
7. 2025_SK_SHK_010002100227_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf
8. 2025_SK_SHK_010002100227_Bab-1.pdf 22
9. 2025_SK_SHK_010002100227_Bab-2.pdf 43
10. 2025_SK_SHK_010002100227_Bab-3.pdf 27
11. 2025_SK_SHK_010002100227_Bab-4.pdf 27
12. 2025_SK_SHK_010002100227_Bab-5.pdf 4
13. 2025_SK_SHK_010002100227_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2025_SK_SHK_010002100227_Lampiran.pdf 123

P Penelitian ini membahas perbedaan pertimbangan hukum antara putusan ma no. 23 p/hum/2024 dan putusan mk no. 70/puu-xxii/2024 dalam menentukan batas usia minimal calon kepala daerah. pokok permasalahan terletak pada tafsir waktu pemenuhan syarat usia yang saling bertentangan: ma menilai usia dihitung sejak pelantikan, sedangkan mk menegaskan usia dihitung sejak penetapan pasangan calon. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum masing-masing putusan serta implikasi hukumnya terhadap penyelenggaraan pilkada dan konsistensi sistem hukum nasional. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bersifat deksriptif. data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dan pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ma melampaui kewenangannya dengan menafsirkan norma dalam undang-undang, yang merupakan ranah mk. putusan mk justru menegaskan kepastian hukum sesuai pasal 28d a(1) uudnri/1945. perbedaan tafsir ini menciptakan dualisme tafsir hukum, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara pemilu dan para calon kepala daerah. berdasarkan stufenbau theory, norma hasil tafsir mk harus di prioritaskan karena berada dalam hierarki hukum yang lebih tinggi. penelitian ini menyarankan reformasi sistem judicial review menuju satu atap di mahkamah konstitusi.

T This study discusses the differences in legal considerations between supreme court decision no. 23 p/hum/2024 and constitutional court decision no. 70/puu-xxii/2024 in determining the minimum age limit for regional head candidates. the core issue lies in the conflicting interpretations of the timing for fulfilling the age requirement: the supreme court considers the age to be calculated from the date of inauguration, while the constitutional court emphasizes that the age should be calculated from the date of the designation of the candidate pair. this study aims to analyze the legal considerations of each decision and their legal implications for the conduct of regional elections and the consistency of the national legal system. the research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, which is descriptive in nature. the data used are secondary data obtained through literature review, analyzed qualitatively, and conclusions are drawn deductively. the results of the study indicate that the supreme court\\\'s decision exceeded its authority by interpreting norms in the law, which is the domain of the constitutional court. the constitutional court\\\'s decision, on the other hand, affirmed legal certainty in accordance with article 28d a(1) of the 1945 constitution of the republic of indonesia. this difference in interpretation created a dualism of legal interpretation, which caused legal uncertainty for election organizers and regional head candidates. based on the stufenbau theory, the norms resulting from the constitutional court\\\'s interpretation should be prioritized because they are in a higher legal hierarchy. this study suggests reforming the judicial review system into a single entity under the constitutional court.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 48 Judul)

Analisis putusan mahkamah konstitusi tentang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi putusan nomor 90/puu-xxi-2023) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis putusan tindak pidana korupsi yang tidak bedasarkan perma ri nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan 3 uu tipikor (studi putusan : nomor 11/pid.sus-tpk/2021/pn.mtr)
FH - Usakti
Perbandingan pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi republik indonesia dan anayasa mahkemesi republik turki
FH - Usakti
Sinkronisasi antara undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkwawinan, undang undang nomor 23 tahun 2006 dan surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2023 studi putusan: no.916/pdt.p/2022/pn.sby
FH - Usakti
Tinjauan yuridis alih fungsi hutan produksi untuk pembangunan kawasan industri 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi proyek pengkajian dan pengembangan potensi daerah Jombang oleh PNS Pemda Jombang
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap kedudukan nasabah Bank selaku penyimpan dana dalam hal terjadi likuidasi Bank
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai alat bukti terdakwa yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana tanpa hak memperdagangkan benda cagar budaya
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pengaruh single present policy terhadap efektivitas pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap status pengungsi Rohingya di Aceh (Indonesia) berdasarkan konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi 0.7
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pengedaran dan pemalsuan uang 2.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang keberatan pengosongan objek jaminan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan risalah lelang
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap izin usaha pertambangan batubara di Desa Kelekat Kecamatan Kemvbang Janggut, Kutai Kartanegara 3.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewajiban nafkah iddah bagi suami kepada isteri yang telah dicerai ditinjau menurut hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kedudukan dan fungsi serta kewenangan satuan tugas pemberantasan mafia hukum dalam sistem presidensiil di Indonesia
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pemilu tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD yang melanggar pasal 270 JO pasal 84 ayat (1) huruf H undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja akibat pelanggaran disiplin oleh pekerja 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perolehan hak waris dalam hubungan saudara seayah berdasarkan hukum waris Islam 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi mengenai kegiatan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh Mantan Asisten Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin menurut kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana paten berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kesepakatan jual beli cangkang sawit dan kerjasama antara PT. Saribumi Adilestari dengan PT. Indo Resources Utama
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang pemilihan umum ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua 3.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai penerapan prinsip non-refoulement terhadap orang-orang Rohingya dari Myanmar di Thailand
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kerjasama pengadaan peralatan intelijen antara Departemen Kehutanan dengan CV. Karya Kihama Amloska
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana aborsi pasal 347 KUHP dikaitkan dengan pasal 299 KUHP 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) oleh Nato di Kosovo tahun 1999 menurut hukum internasional 3.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai diskriminasi rasial terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang menurut Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination tahun 1965 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tender pengadaan Jack Up Drilling Rig berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusan Hakim dalam sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan perkara pajak 4.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap asas dalam pembagian harta warisan Sultan Hamengku Buwono ke IX kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum adat Kerajaan Ngayogyakarta
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap status hukum dan pertanggungjawaban hukum private military contractor ditinjau dari hukum humaniter internasional dan hukum nasional Amerika Serikat 0.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai perlindungan Perwakilan Diplomatik berdasarkan hukum diplomatik
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai asas personalitas keislaman berkenaan dengan kompetensi pengadilan dalam sengketa harta bersama
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai solusi permanen bagi pengungsi berdasarkan hukum pengungsi internasional
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan dengan alasan murtad dan akibat hukumnya ditinjau dari kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dillakukan oleh Khmer Merah di Kamboja tahun 1975 - 1979 berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kedaulatan negara di ruang udara berdasarkan hukum udara internasional 2.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pengadaan komponen (street lighting) untuk program pemeliharaan dan operasional penerangan jalan dan sarana umum antara Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan PT. April Trimandiri
FH - Usakti
Kajian yuridis kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara berdasarkan UUD 1945 sesudah perubahan 4.0
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang penyelesaian perkara pelanggaran tata ruang berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap kerja lembur pada PT. Anglo Distrindo antara ditinjau dari ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi atas putusan bebas dan penerapan kesaksian berantai
FH - Usakti
Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XII/2014 terhadap judicial review pasal 245 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
FH - Usakti
Analisis penerapan ancaman hukuman bagi pengguna narkotika yang di dakwakan Pasal 111 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 215/PID.SUS/2020/PT.BDG) 2.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mengenyampingkan putusan peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap (studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan judicial review terhadap peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 195 Tahun 2014 Juncto Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 141 Tahun 2015 oleh Mahkamah Agung
FH - Usakti
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Kewenangan Mahkamah Agung
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?