K Kesehatan sebagai hak dasar dalam hak asasi manusia yang wajibdilindungi oleh pemerintah. Untuk itu, hal ini menjadi tantangan besarbagi Indonesia dan negara lainnya seperti Belanda dalam melakukanpenegakan hak asasi manusia terkhususnya dalam hal pemberianperawatan medis yang layak sebagai bagian dari haktersangka/terdakwa. Terdapat 2 permasalahan dalam penelitian ini,yakni yang pertama mengenai bagaimana pengaturan mengenai haktersangka/terdakwa dalam memperoleh perawatan medis yang layakdi Indonesa dan Belanda, yang kedua mengenai bagaimanakelemahan dan kelebihan pengaturan hak tersangka/terdakwa dalammemperoleh perawatan medis yang layak di Indonesia dan Belanda.Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaturan haktersangka/terdakwa dalam memperoleh perawatan medis yang layakdi kedua negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatifdengan metode deskriptif-analitis. Sumber data terdiri dari bahanhukum primer dan sekunder. Penelitian dilakukan melalui studiPustaka yang komprehensif dan analisis perbandingan terhadap hakhak tersangka/terdakwa dalam memperoleh perawtan medis di keduanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memilikipengaturan akan hal tersebut dalam KUHAP dan juga UU Nomor 22Tahun 2022. Di sisi lain, Belanda juga memiliki peraturan serupa yangdiatur di Penitentiaire Beginselenwet. Kesimpulan dari penelitian iniadalah meskipun kedua negara memiliki pengaturan akan hal tersebutnamun kedua negara pun sering menghadapi tantangan terkaitpenegakan hak asasi manusia yang seharusnya dan asas praduga takbersalah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalamupaya peningkatan dan penegakkan hak-hak asasi yang dimiliki olehtersangka/terdakwa yang telah diatur dalam undang-undang diIndonesia serta memberikan wawasan tentang praktik internasional.