DETAIL KOLEKSI

Penerapan sunshine dan sunset principles dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme di indonesia (2002-2018): suatu tinjauan terhadap hukum pidana

Oleh : Rachelle Raine Agnetha Volare Ander

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Bhatara Ibnu Reza

Kata Kunci : Terrorism, Sunshine Principle, Sunset Principle, Human Rights, Anglo-Saxon

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100330_Halaman-Judul.pdf 11
2. 2025_SK_SHK_010002100330_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100330_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100330_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100330_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100330_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100330_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100330_Bab-1.pdf 19
9. 2025_SK_SHK_010002100330_Bab-2.pdf 50
10. 2025_SK_SHK_010002100330_Bab-3.pdf 28
11. 2025_SK_SHK_010002100330_Bab-4.pdf 69
12. 2025_SK_SHK_010002100330_Bab-5.pdf 5
13. 2025_SK_SHK_010002100330_Daftar-Pustaka.pdf 21
14. 2025_SK_SHK_010002100330_Lampiran.pdf 46

P Penelitian ini mengkaji penerapan sunshine principle dan sunset principle dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme di indonesia pada periode 2002–2018. kedua prinsip ini, yang diadaptasi dari sistem hukum anglo-saxon, pertama kali diperkenalkan melalui perppu nomor 1 tahun 2002 pasca peristiwa bom bali i. sunshine principle menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses hukum, sedangkan sunset principle menyoroti perlunya pembatasan masa berlaku suatu aturan agar selalu relevan dan dapat dievaluasi secara berkala. rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi alasan pengadopsian kedua prinsip tersebut dalam regulasi anti-terorisme indonesia serta perbandingan penerapannya dengan praktik di negara-negara anglo-saxon seperti amerika serikat, inggris, dan kanada. penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan para ahli di bidang hukum pidana dan anti-terorisme. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sunshine principle di indonesia belum berjalan optimal, terutama dalam hal keterbukaan proses hukum yang masih sering dilakukan secara tertutup. sementara itu, sunset principle belum sepenuhnya diimplementasikan karena tidak adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap efektivitas undang-undang anti-terorisme. kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

T This study examines the application of the sunshine principle and sunset principle in indonesia\\\'s anti-terrorism law during the period 2002–2018. these two principles, which were adapted from the anglo-saxon legal system, were first introduced through perppu no. 1 of 2002 after the bali bombing i. the sunshine principle emphasizes the importance of transparency and public accountability in the legal process, while the sunset principle highlights the need to limit the validity period of a regulation so that it remains relevant and can be evaluated periodically. the research questions in this study include the reasons for adopting these two principles in indonesia\\\'s anti-terrorism regulations and a comparison of their application with practices in anglo-saxon countries such as the united states, the united kingdom, and canada. this study uses a normative method with a comparative law approach, supported by literature review and interviews with experts in the fields of criminal law and anti-terrorism. the results of the study show that the application of the sunshine principle in indonesia has not been optimal, especially in terms of the openness of legal processes, which are still often conducted behind closed doors. meanwhile, the sunset principle has not been fully implemented due to the absence of a mechanism for periodic evaluation of the effectiveness of anti-terrorism laws. this condition has the potential to lead to abuse of authority and human rights violations.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 29 Judul)

Diskriminasi perempuan di sumba terhadap hak untuk melangsungkan perkawinan pada tradisi piti rambang berdasarkan cedaw 1979
FH - Usakti
Pertanggungjawaban negara dalam peristiwa pelanggaran berat ham di Wamena Papua (2003) menurut hukum internasional
FH - Usakti
Penjatuhan hukuman mati terhadap Herry Wirawan atas kasus kekerasan seksual berdasarkan iccpr 1966
FH - Usakti
Pemenuhan hak maternitas pekerja perempuan di pt. s berdasarkan konvensi international labour organization (ilo) nomor 183 tahun 2000
FH - Usakti
Perlindungan terhadap hak atas rasa aman minoritas muslim di inggis berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional (studi kasus : kerusuhan southport 2024)
FH - Usakti
Prinsip non-intervensi dalam kerangka hukum asean: implikasi terhadap penanganan pelanggaran hak asasi manusia di myanmar pasca kudeta 2021
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dillakukan oleh Khmer Merah di Kamboja tahun 1975 - 1979 berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional 5.0
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai pemberian kewarganegaraan terhadap 12 relawan asal Indonesia oleh Negara Palestina
FH - Usakti
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Lhokseumawe Aceh 0.2
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindakan deportasi terhadap warga negara asing 3.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindakan diskriminatif oleh pemerintah Banda Aceh pada kasus pembubaran dan penangkapan paksa terhadap kelompok punk pada tahun 2011 berdasarkan international covenant on civil and political rights
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan Ditjen Imigrasi untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap WNI 5.0
FH - Usakti
Peranan negara dalam melindungi tenaga kerja Indonesia yang mengalami persoalan keimigrasian di Arab Saudi
FH - Usakti
Upaya dan budaya perlindungan perempuan terhadap honor killing di pakistan: peran pemerintah dan lembaga internasional dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional
FH - Usakti
Analisis yuridis hak kebebasan berpendapat dan berekspresi (Freedom of Opinion and Expression) menurut hukum hak asasi manusia internasional (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik oleh Florence Sihombing) 1.7
FH - Usakti
Tinjauan yuridis hak untuk bebas dari penyiksaan menurut convention against torture and other cruel inhuman or degrading treatment or punishment (studi peristiwa dugaan penyiksaan oleh aparat keamanan terhadap demonstran Chile 18 oktober tahun 2019) 5.0
FH - Usakti
Analisis terhadap pembatasan perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam media sosial menurut hukum HAM Internasional (Studi kasus: Kasus Jerinx SID atas tuduhan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial) 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap upaya negara dalam pemenuhan hak terbebas dari perdagangan orang bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan di Irak berdasarkan protokol Palermo
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penghapusan video dalam media youtube oleh Google (periode 2010-2020) di Indonesia sebagai pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi berdasarkan hukum HAM Internasional
FH - Usakti
Analisis yuridis teori margin apresiasi (margin of appreciation) terhadap perlindungan hak kebebasan berekspresi menurut hukum hak asasi manusia internasional (studi kasus larangan penggunaan hijab di Prancis) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis pencabutan hak politik dalam ketentuan hak asasi manusia (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 92/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.)
FH - Usakti
Pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi di tinjau dari dimensi hak asasi manusia (studi penelitian tentang kasus Setya Novanto)
FH - Usakti
Pemenuhan hak atas jaminan sosial oleh Negara dalam kasus pemberhentian layanan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan bagi karyawan PT Freeport Indonesia
FH - Usakti
Perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi terhadap orasi Robertus Robet dalam aksi pemerhati Hak Asasi Manusia ditinjau menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
FH - Usakti
Penerapan prinsip siracusa terhadap hak kebebasan berekspresi di Indonesia
FH - Usakti
Perlindungan bagi Korban Extrajudicial Killings pada Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte terkait presumption of innocence di Filipina berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)
FH - Usakti
Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah oleh organisasi masyarakat dari perspektif hak asasi manusia dan prosedur penyelesaiannya (studi penelitian Gereja Santa Clara, Bekasi Utara)
FH - Usakti
Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak bebas dari penyiksaan bagi penyandang disabilitas berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional (Studi Kasus Di Galuh Foundation Bekasi)
FH - Usakti
Analisis yuridis pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan convention on the right of child (Studi Kasus 4.000 anak putus sekolah di Kendal, Jawa Tengah)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?