DETAIL KOLEKSI

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas pencabutan izin usaha perusahaan asuransi oleh ojk berdasarkan peraturan ojk no. 17/pojk.05/2017 (studi kasus p.t. asuransi jiwa kresna life)


Oleh : Fasya Riana Azzumi

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Suci Lestari Halim

Kata Kunci : Financial Institution Law, Life Insurance, Revocation of Business Licenses.

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200151_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2026_SK_SHK_010002200151_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200151_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200151_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200151_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200151_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200151_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200151_Bab-1.pdf 24
9. 2026_SK_SHK_010002200151_Bab-2.pdf 37
10. 2026_SK_SHK_010002200151_Bab-3.pdf 12
11. 2026_SK_SHK_010002200151_Bab-4.pdf 27
12. 2026_SK_SHK_010002200151_Bab-5.pdf 3
13. 2026_SK_SHK_010002200151_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2026_SK_SHK_010002200151_Lampiran.pdf 83

P Pencabutan izin usaha perusahaan asuransi oleh otoritas jasa keuangan (ojk) merupakan sanksi administratif yang bertujuan melindungi pemegang polis, namun dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan hak nasabah. kasus pencabutan izin usaha p.t. asuransi jiwa kresna life menunjukkan adanya keterlambatan pembayaran klaim kepada pemegang polis. permasalahan penelitian ini adalah apakah tindakan ojk mencabut izin usaha p.t. asuransi jiwa kresna life susdah sesuai dengan pojk 17/pojk.05/2017? dan apakah perlindungan hukum bagi pemegang polis atas pencabutan izin usaha p.t. asuransi jiwa kresna life sudah sesuai dengan pojk no. 17/pojk.05/2017? metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analitis, bersumber pada data sekunder yang didukung dengan data primer kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif. kesimpulan penelitian ini adalah sesuai dengan pojk no. 17/pojk.05/2017 karena dinilai melanggar prosedur formal, yang tertuang dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf c dan d pojk no. 17/pojk.05/2017 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha jasa keuangan di sektor iknb. pelrindungan hukum bagi pemegang polis belum sesuai dengan ketentuan pojk nomor 17/pojk.05/2017, karena dalam praktiknya pencabutan izin usaha justru menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi pemegang polis.

T The revocation of an insurance company\\\'s business license by the financial services authority (ojk) is an administrative sanction aimed at protecting policyholders, but in practice it often causes problems in fulfilling customer rights. the case of the revocation of the business license of p.t. asuransi jiwa kresna life shows a delay in payment of claims to policyholders. the problem of this research is whether the ojk\\\'s action in revoking the business license of p.t. asuransi jiwa kresna life is in accordance with pojk 17/pojk.05/2017? and whether legal protection for policyholders upon the revocation of the business license of p.t. asuransi jiwa kresna life is in accordance with pojk no. 17/pojk.05/2017? the research method used is normative legal research, descriptive analytical, sourced from secondary data supported by primary data then analyzed qualitatively so that deductive conclusions can be drawn. the conclusion of this research is in accordance with pojk no. 17/pojk.05/2017 because it is considered to violate formal procedures, as stated in the provisions of article 8 paragraph (1) letters c and d of pojk no. 17/pojk.05/2017 concerning procedures for imposing administrative sanctions on financial services business actors in the non-bank financial services sector. legal protection for policyholders is not in accordance with the provisions of pojk number 17/pojk.05/2017, because in practice the revocation of business permits actually causes losses and uncertainty for policyholders.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?