Analisis yuridis penerapan unsur tindak pidana terorisme terhadap hambali dari perspektif undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme
Penerbit : FH - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2026
Pembimbing 1 : Maria Silvya Elisabeth Wangga
Kata Kunci : Criminal Law, the Crime of Terrorism, Hambali
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2026_SK_SHK_010002100012_Halaman-Judul.pdf | 9 | |
| 2. | 2026_SK_SHK_010002100012_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2026_SK_SHK_010002100012_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2026_SK_SHK_010002100012_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2026_SK_SHK_010002100012_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
| 6. | 2026_SK_SHK_010002100012_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2026_SK_SHK_010002100012_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2026_SK_SHK_010002100012_Bab-1.pdf | 19 | |
| 9. | 2026_SK_SHK_010002100012_Bab-2.pdf | 30 |
|
| 10. | 2026_SK_SHK_010002100012_Bab-3.pdf | 21 |
|
| 11. | 2026_SK_SHK_010002100012_Bab-4.pdf | 10 |
|
| 12. | 2026_SK_SHK_010002100012_Bab-5.pdf | 3 | |
| 13. | 2026_SK_SHK_010002100012_Daftar-Pustaka.pdf | 4 | |
| 14. | 2026_SK_SHK_010002100012_Lampiran.pdf | 3 |
|
H Hambali diketahui terlibat dalam berbagai aksi terorisme di indonesia serta berperan sebagai anggota organisasi terorisme, namun hingga kini belum dilakukan penyidikan maupun penuntutan terhadap hambali. maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah antara lain (1) apakah hambali dapat dinyatakan memenuhi unsur-unsur ketentuan tindak pidana terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme? (2) bagaimana bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan kepada hambali menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme?. penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan analisa data kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambali memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018, ketentuan pasal 46 perpu nomor 1 tahun 2002 dan perpu nomor 2 tahun 2002 menegaskan bahwa tindak pidana terorisme dapat berlaku surut, sehingga seluruh tindakan hambali, termasuk yang terjadi sebelum lahirnya peraturan tersebut tetap dapat dipidana. selain itu, penelitian menemukan bahwa hambali dapat dikenakan dua bentuk tindak pidana terorisme, yaitu tindak pidana pendanaan terorisme, serta tindak pidana sebagai anggota dan pihak yang ikut mengendalikan organisasi terorisme jemaah islamiyah.
H Hambali is known to have been involved in various acts of terrorism in indonesia and to have played a role as a member of a terrorist organization. however, to date, no investigation or prosecution has been conducted against hambali. therefore, the research problems formulated in this study are as follows: (1) can hambali be declared to have fulfilled the elements of the crime of terrorism as stipulated in law number 5 of 2018 concerning the eradication of terrorism crimes? (2) what forms of terrorism-related criminal offences may be imposed upon hambali under law number 5 of 2018 concerning the eradication of terrorism crimes? this research employs a normative legal research method with a descriptive research approach. the data used consist of primary and secondary legal materials. data collection was carried out through library research, while data analysis was conducted qualitatively, and conclusions were drawn using a deductive method. the results of this study indicate that hambali fulfills the elements of terrorism crimes as regulated under law number 5 of 2018. the provisions of article 46 of government regulation in lieu of law (perpu) number 1 of 2002 and perpu number 2 of 2002 affirm that terrorism crimes may be applied retroactively. consequently, all actions committed by hambali, including those that occurred prior to the enactment of these regulations, remain subject to criminal liability. furthermore, this study finds that hambali may be charged with two forms of terrorism-related crimes, namely terrorism financing offences and crimes related to his role as a member and as a party involved in controlling the terrorist organization jemaah islamiyah.