W Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar utang pajak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan. Adanya tunggakan pajak menunjukkan bahwa masih terdapatutang pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajakkhususnya KPP Penanaman Modal Asing Dua memiliki hak untuk menagih tunggakan pajaktersebut untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terhadap Wajib Pajak dengan melakukantindakan penagihan pajak dan penyampaian tax arrears settlement. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui prosedur pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh KPPPenanaman Modal Asing Dua, permasalahan dan solusi tindakan penyampaian tax arrearssettlement. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan Diskusi Kelompok Terarah(Focus Group Discussion). Data penelitian diperoleh melalui Data penagihan pajak KPPPenanaman Modal Asing Dua Tahun 2024, hasil studi pustaka dan wawancara narasumber. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa dalam proses penagihan pajak, KPP Penanaman Modal AsingDua telah melakukan berbagai upaya penagihan, yakni dengan mengirimkan surat teguran,menyampaikan surat paksa, pemblokiran rekening Wajib Pajak serta pengiriman Tax ArrearsSettlement kepada perusahaan induk (tax arrears settlement). Kendala dalam penyampaian taxarrears settlement yaitu Wajib Pajak tidak memberi respon, perusahaan induk Wajib Pajakmenolak untuk membayar karena telah putus hubungan dengan perusahaan yang berada diIndonesia, surat yang dikirim tidak sampai ke alamat tujuan dan perusahaan induk Wajib Pajaksudah tidak ada lagi. Penulis memberikan solusi kepada KPP Penanaman Modal Asing Duadapat melakukan upaya persuasif lainnya dalam mempercepat pencairan tunggakan pajakseperti menyampaian tax arrreas settlement melalui surat elektronik, mencari pihak lain yangbertanggung jawab atas kewajiban pajaknya, dan melibatkan otoritas pajak di luar negeri.