P Pasar modal memerlukan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan tata kelola perusahaan yang baik untuk menciptakan iklim investasi yang sehat serta memberikan perlindungan hukum kepada investor dan para pelaku pasar. Dalam praktik, masih ditemukan penggunaan nominee agreement yang memisahkan pihak yang tercatat sebagai pemegang saham (registered shareholder) dari pihak yang sesungguhnya menikmati manfaat ekonomi atau mengendalikan saham (beneficial owner). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi transparansi struktur kepemilikan saham, serta menimbulkan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kepemilikan saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan nominee agreement dalam kepemilikan saham di pasar modal Indonesia serta perlindungan hukum terhadap para pihak yang berkaitan dengan penggunaan nominee agreement. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum dan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nominee agreement tidak sejalan dengan sistem registered ownership yang dianut dalam hukum perseroan dan pasar modal Indonesia. Pihak yang tidak tercatat sebagai pemegang saham tidak serta-merta memperoleh hak-hak korporasi, meskipun memiliki kepentingan ekonomi berdasarkan hubungan kontraktual. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap beneficial owner menjadi terbatas karena hak-hak korporasi tetap berada pada registered shareholder yang diakui menurut hukum positif Indonesia. Praktik tersebut juga berpotensi bertentangan dengan prinsip keterbukaan (disclosure principle), kepastian hukum, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3041 K/Pdt/2020 menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak secara langsung memutus mengenai keabsahan nominee agreement, namun memberikan penegasan mengenai pentingnya pembuktian, dokumen pengalihan saham, dan pencatatan dalam administrasi perseroan sebagai dasar pengakuan hak atas saham. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penggunaan nominee agreement perlu diperkuat melalui harmonisasi antara hukum penanaman modal, hukum perseroan, dan regulasi pasar modal, disertai penguatan mekanisme pengungkapan beneficial ownership serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan investor, dan integritas pasar modal Indonesia.