D Dalam proses pengadaan barang dan jasa, penggunaan produk dalam negeri ditekankan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 mengenai Pemberdayaan Industri, yang mewajibkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%. Peraturan ini, yang tercantum dalam Pasal 57, fokus pada penggunaan komponen dalam negeri dalam berbagai produk dan layanan, termasuk pekerjaan konstruksi, yang harus mengikuti ketentuan TKDN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengambil langkah-langkah penting untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri dengan membentuk Tim Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) 2022-2024 pada Maret 2022, yang diikuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri dan mendukung usaha kecil melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. TKDN dihitung berdasarkan proporsi bahan dan peralatan yang bersumber dari dalam negeri dalam suatu produk atau layanan, dan sektor konstruksi seperti jalan raya, bendungan, dan pekerjaan irigasi berada di bawah pengawasan berbagai direktorat di Kementerian PUPR. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan-kebijakan ini mempengaruhi keputusan pengadaan dalam proyek infrastruktur dan dampak TKDN pada proses seleksi vendor, khususnya dalam proyek konstruksi berskala besar seperti pembangunan jalan dan jembatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi TKDN dalam industri konstruksi, serta memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan produk dalam negeri ke dalam pengadaan publik.