P Penerapan prinsip gcg merupakan landasan penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik pada bumn (persero), namun pelanggaran terhadap prinsip tersebut oleh direksi masih menimbulkan persoalan mengenai batas dan bentuk pertanggungjawaban hukumnya. penelitian ini membandingkan pengaturan dan penerapan tanggung jawab direksi bumn (persero) di indonesia dan jerman karena kedua negara menganut civil law system, menerapkan two tier board system, serta menjadikan prinsip gcg sebagai pedoman dalam pengelolaan perseroan. permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana pengaturan tanggung jawab direksi bumn (persero) atas pelanggaran prinsip gcg menurut hukum indonesia dan jerman serta bagaimana penerapan tanggung jawab direksi bumn (persero) atas pelanggaran prinsip gcg di indonesia dan jerman. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum. data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, cara pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan. sifat penelitian bersifat deskriptif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara mendasarkan tanggung jawab direksi pada prinsip gcg, fiduciary duty, bjr, dan liability based on fault. namun, jerman lebih unggul dalam independensi, standar kehati-hatian, pemisahan risiko bisnis dengan pidana, serta mekanisme yang sistematis dan terkodifikasi. pengaturan di jerman memberikan kepastian hukum lebih kuat, sehingga menjadi rujukan tepat bagi penyempurnaan regulasi di indonesia.