DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis penjatuhan pidana di bawah minimum hukuman dalam perkara narkotika putusan nomor 1734/k/pid.sus/2024


Oleh : Atiya Salimah

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Kata Kunci : Judicial Discretion, Special Minimum Sentencing, Legal Certainty, Narcotics Crime

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200404_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2026_SK_SHK_010002200404_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200404_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200404_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200404_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200404_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200404_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200404_Bab-1.pdf 20
9. 2026_SK_SHK_010002200404_Bab-2.pdf 37
10. 2026_SK_SHK_010002200404_Bab-3.pdf 10
11. 2026_SK_SHK_010002200404_Bab-4.pdf 17
12. 2026_SK_SHK_010002200404_Bab-5.pdf 3
13. 2026_SK_SHK_010002200404_Daftar-Pustaka.pdf 7
14. 2026_SK_SHK_010002200404_Lampiran.pdf 1

P Penelitian ini membahas penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara narkotika sebagaimana terjadi pada putusan mahkamah agung nomor 1734/k/pid.sus/2024, di mana terdakwa yang terbukti menerima dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan i berdasarkan pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dijatuhi pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, jauh di bawah ancaman minimum khusus 5 (lima) tahun yang ditentukan undang-undang. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembuktian dalam perkara tersebut ditinjau dari hukum acara pidana dan undang-undang narkotika, dan penerapan asas kepastian hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus. penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pembuktian dalam perkara a quo dan menganalisis penerapan asas kepastian hukum atas penggunaan kebebasan hakim (judicial independence) dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus. metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus yang bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan proses pembuktian telah memenuhi syarat pasal 183 dan 184 kuhap, namun mahkamah agung menyimpangi batas minimum khusus dengan pertimbangan kuantitas barang bukti dan disparitas pemidanaan, yang menimbulkan ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum formal. penelitian ini menyarankan penyusunan peraturan mahkamah agung tentang pedoman pemidanaan narkotika yang memuat parameter objektif penyimpangan minimum khusus.

T This research examines the imposition of criminal sanctions below the special minimum threshold in a narcotics case, as occurred in supreme court decision number 1734/k/pid.sus/2024, in which the defendant—proven to have received and acted as an intermediary in the trade of class i narcotics under article 114 paragraph (1) of law number 35 of 2009 concerning narcotics—was sentenced to 2 (two) years and 6 (six) months of imprisonment, far below the special minimum threat of 5 (five) years stipulated by law. the problem addressed in this research is how the process of evidence in the case is examined from the perspective of criminal procedural law and the narcotics law, and how the principle of legal certainty applies to judicial discretion in imposing sentences below the special minimum threshold. this research aims to describe the evidentiary process in the case in question and to analyze the application of the principle of legal certainty to the exercise of judicial independence in imposing sentences below the special minimum threshold. the method employed is normative legal research using a statutory and case approach that is descriptive in nature, analyzed qualitatively and concluded deductively. the results of the research show that the evidentiary process has fulfilled the requirements of articles 183 and 184 of the indonesian criminal procedure code (kuhap); however, the supreme court deviated from the special minimum threshold on the grounds of the quantity of evidence and sentencing disparity, which creates tension between substantive justice and formal legal certainty. this research recommends the formulation of a supreme court regulation on guidelines for narcotics sentencing that contains objective parameters for deviation from the special minimum threshold.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?