O Okupasi tanah secara illegal merupakan permasalahan serius dalam hukum pertanahan yang menimbulkan konflik agraria di masyarakat dan ketidakpastian hukum. permasalahan yang dikajii dalam penelitian ini adalah apakah pengambilalihan tanah warga dan tanah desa oleh pt sms telah sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat dan kepala desa mensubang terhadap pengambilalihan lahan tersebut. guna menjawab permasalahan tersebut, peneltian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dengan bersumber pada data sekunder sebagai data utama dan didukung oleh data primer, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. hasil penelitian menunjukan bahwa penguasaan tanah oleh pt sms dilakukan tanpa prosedur perolehan hak atas tanah yang sah dan bertentangan dengan prinsip fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam pasal 6 undang-undang pokok agraria serta ketentuan larangan pemakaian tanah tanpa izin pihak yang berhak. upaya hukum yang dilakukan meliputi penyelesaian nonlitigasi melalui musyawarah dan mediasi.