( (e) pemberian jaminan perorangan (personal guarantee) oleh salah satu pihak dalam perkawinan terhadap utang tanpa adanya perjanjian pisah harta akan berdampak pada harta bersama. permasalahan utama adalah bagaimana akibat hukum jaminan perorangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan terhadap harta bersama, apabila tidak mendapatkan persetujuan dari pasangan, sebagaimana yang terjadi dalam perkara pada putusan nomor 510/pdt.g/2019/pn jkt.sel, yang menimbulkan permasalahan hukum terkait sah atau tidaknya harta bersama dijadikan jaminan atas utang pihak ketiga tanpa persetujuan pasangan. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus. data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum perdata indonesia, jaminan perorangan merupakan bentuk perikatan tambahan yang bersifat mandiri antara kreditor dan penjamin. namun dalam konteks perkawinan, keterlibatan harta bersama dalam jaminan perorangan tanpa persetujuan pasangan berpotensi menimbulkan cacat hukum. putusan pkpu nomor 165/pdt.sus-pkpu/2018/pn niaga jkt.pst menunjukkan bahwa pengadilan niaga masih cenderung mengakui keabsahan jaminan perorangan tanpa memeriksa status harta secara menyeluruh, sehingga menimbulkan potensi konflik antar-regulasi. kesimpulan dari tulisan ini adalah merekomendasikan agar sinkronisasi antara uu perkawinan dan uu kepailitan segera dilakukan, serta mendorong notaris, kreditor, dan aparat peradilan untuk memastikan adanya persetujuan pasangan sebelum melibatkan harta bersama dalam jaminan utang. upaya ini diperlukan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak pasangan dalam institusi perkawinan.