DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis terhadap pembatalan akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa (studi putusan nomor 187/pdt.g/2021/pn. bgr)


Oleh : Shelly Ledhy Santoso

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Sri Bakti Yunari

Subyek : Corporation law

Kata Kunci : corporate law, GMS, circular decision, cancellation

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100461_Halaman-Judul.pdf 6
2. 2025_SK_SHK_010002100461_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100461_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100461_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100461_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100461_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100461_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100461_Bab-1.pdf 20
9. 2025_SK_SHK_010002100461_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100461_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100461_Bab-4.pdf 18
12. 2025_SK_SHK_010002100461_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002100461_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2025_SK_SHK_010002100461_Lampiran.pdf 56

S Salah satu organ utama dalam pt adalah rups. rups terdiri dari rups tahunan dan rups lainnya (rupslb), yang memfasilitasi pengambilan keputusan strategis. namun, untuk mengatasi kendala terkait waktu dan pemenuhan kuorum, uupt menyediakan mekanisme keputusan sirkuler sebagai pengganti rups. permasalahan bagaimana kedudukan akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rupslb yang dibuat oleh notaris pada pt. multi bumi sejahtera menurut ketentuan dalam uupt dan apa akibat hukum adanya pembatalan akta keputusan sirkuler yang dibuat oleh pt. multi bumi sejahtera melalui putusan nomor 187/pdt.g/2021/pn.bgr jo. nomor 462/pdt/2023/pt bdg. metode penelitian yang digunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode pengambilan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian mengambarkan kedudukan akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rupslb yang dibuat oleh notaris pada pt. multi bumi sejahtera dan telah memperoleh persetujuan tertulis dari seluruh pemegang saham, memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan rupslb. namun, keputusan sirkuler tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dan harus mematuhi prosedur yang sah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 91 uupt. adapun akibat hukum pembatalan akta keputusan sirkuler pt. multi bumi sejahtera oleh pengadilan, seperti yang terjadi pada pt. multi bumi sejahtera, baik dari segi hukum maupun, menyebabkan keputusan sirkuler yang diambil menjadi batal dan status hukumnya perusahaan harus kembali ke kondisi seperti tidak pernah ada keputusan sirkuler.

O One of the main organs in a pt is the gms. the gms consists of the annual gms and other gms (egms), which facilitate strategic decision making. however, to overcome constraints related to time and quorum fulfillment, the uupt provides a circular decision mechanism as a substitute for the gms. the problem is what is the position of the circular decision deed as a substitute for the egms made by a notary at pt. multi bumi sejahtera according to the provisions of the uupt and what are the legal consequences of the cancellation of the circular decision deed made by pt. multi bumi sejahtera through decision number 187 / pdt.g / 2021 / pn.bgr jo. number 462 / pdt / 2023 / pt bdg. the research method used is normative juridical which is descriptive analytical, using secondary data obtained through literature studies and analyzed qualitatively using a deductive conclusion-making method. the results of the study describe the position of the circular decision deed as a substitute for the egms made by a notary at pt. multi bumi sejahtera and has obtained written approval from all shareholders, has the same legal force as the decision of the egms. however, the circular decision must be carried out in good faith and must comply with legal procedures in accordance with the provisions of article 91 of the uupt. the legal consequences of the cancellation of the circular decision deed of pt. multi bumi sejahtera by the court, as happened to pt. multi bumi sejahtera, both from a legal and, causing the circular decision taken to be void and the legal status of the company must return to a condition as if there had never been a circular decision.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?