P Penelitian ini membahas aspek legalitas dan dampak hukum dari keputusan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 50804/m/11/2023, yang membatalkan pemberhentian atas permintaan sendiri seorang aparatur sipil negara (asn). permasalaan dari penulisan ini ini berfokus pada analisis kesesuaian keputusan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn, undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, serta prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (aaupb). metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didasarkan pada studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta dokumen-dokumen resmi terkait. hasil kajian menunjukkan bahwa keputusan pembatalan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, memenuhi prosedur administratif, dan mempertimbangkan substansi hukum yang relevan. meskipun demikian, keputusan ini menimbulkan implikasi terhadap perlindungan hukum bagi asn, khususnya terkait hak mengundurkan diri, serta memunculkan isu tentang batas kewenangan diskresi dalam pengambilan keputusan kepegawaian. oleh karena itu, kebijakan serupa perlu ditelaah lebih lanjut agar sejalan dengan asas kepastian hukum dan keadilan administratif.