DETAIL KOLEKSI

Peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 5 tahun 2022 tentang kawasan tanpa rokok


Oleh : Dini Fatihatul Masduki

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Muhammad Imam Nasef

Kata Kunci : Public Order Agency, Law Enforcement, Local Regulations, Smoke Free Areas, Legal Effectiveness.

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100527_Halaman-Judul.pdf 11
2. 2025_SK_SHK_010002100527_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100527_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100527_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100527_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100527_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100527_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 2
8. 2025_SK_SHK_010002100527_Bab-1.pdf 18
9. 2025_SK_SHK_010002100527_Bab-2.pdf 16
10. 2025_SK_SHK_010002100527_Bab-3.pdf 9
11. 2025_SK_SHK_010002100527_Bab-4.pdf 19
12. 2025_SK_SHK_010002100527_Bab-5.pdf 3
13. 2025_SK_SHK_010002100527_Daftar-Pustaka.pdf 8
14. 2025_SK_SHK_010002100527_Lampiran.pdf 11

P Peraturan daerah kota cilegon nomor 5 tahun 2022 tentang kawasan tanpa rokok (ktr) merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, terutama di ruang publik. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam menegakkan perda tersebut, dengan menggunakan metode hukum normatif. data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan. analisis dilakukan berdasarkan teori efektivitas hukum soerjono soekanto, yang mencakup lima aspek: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum. hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perda ktr telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih belum optimal. satpol pp belum menjalankan pengawasan secara maksimal, fasilitas pendukung masih minim, dan kesadaran masyarakat terhadap aturan ini tergolong rendah. oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan satpol pp, peningkatan sarana pendukung, serta program edukasi yang berkesinambungan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan tujuan perda ktr dapat tercapai secara maksimal.

C Cilegon city regulation no. 5 of 2022 concerning smoke-free areas (ktr) is a form of local government commitment to protect the public from the dangers of cigarette smoke, especially in public spaces. this study aims to examine the role of the civil service police unit (satpol pp) in enforcing this local regulation, using a normative legal method. data was obtained from primary and secondary legal sources, including legislation, official documents, and relevant legal literature. the analysis was conducted based on soerjono soekanto\\\'s theory of legal effectiveness, which covers five aspects: legal substance, law enforcement agencies, facilities and infrastructure, public awareness, and legal culture. the results of the study show that although the ktr perda has a strong legal basis, its implementation in the field is still not optimal. the satpol pp has not carried out supervision to the fullest extent, supporting facilities are still inadequate, and public awareness of these regulations remains low. therefore, institutional strengthening of the satpol pp, improvement of supporting facilities, and continuous educational programs are needed to ensure that law enforcement can be carried out more effectively and the objectives of the ktr regulation can be achieved to the fullest extent.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?