DETAIL KOLEKSI

Optimalisasi pengawasan oleh inspektorat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (studi kasus di kota bekasi)

Oleh : Imanuel Patar Turnip

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Ali Rido

Subyek : Local government;Government accountability;Auditing, Internal

Kata Kunci : regional autonomy law, supervision function, Bekasi City regional inspectorate

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010001800226_Halaman-Judul.pdf 8
2. _SK_SHK_010001800226_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010001800226_Surat-Hasil-Similaritas.pdf
4. 2025_SK_SHK_010001800226_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf
5. 2025_SK_SHK_010001800226_Lembar-Pengesahan.pdf
6. 2025_SK_SHK_010001800226_Pernyataan-Orisinalitas.pdf
7. 2025_SK_SHK_010001800226_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf
8. 2025_SK_SHK_010001800226_Bab-1.pdf 22
9. 2025_SK_SHK_010001800226_Bab-2.pdf 18
10. 2025_SK_SHK_010001800226_Bab-3.pdf 16
11. 2025_SK_SHK_010001800226_Bab-4.pdf 21
12. 2025_SK_SHK_010001800226_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010001800226_Daftar-Pustaka.pdf 2
14. 2025_SK_SHK_010001800226_Lampiran.pdf 7

P Peran inspektorat kota bekasi dalam melakukan pengawasan, belum berjalan secara optimal. selain disebabkan kurangnya kompetensi sumber daya manusia pada inspektorat, juga karena kedudukan inspektorat yang resisten untuk mendapatkan intervensi. oleh karenanya, penting untuk diperbaiki guna meningkatkan efektivitas pengawasan di pemerintahan daerah kota bekasi. adapun rumusan masalah dalam tulisan ini, adalah apa yang menjadi kendala inspektorat kota bekasi dalam dalam melaksanakan kewenangan pengawasan dan bagaimana langkah hukum optimalisasi pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh inspektorat kota bekasi. penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang sifatnya deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang didukung oleh data primer. pengolahan data penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. hasil penelitian ini menunjukan kendala yang dihadapi oleh inspektorat kota bekasi, ialah karena faktor independensi dan profesionalisme dalam internal inspektorat kota bekasi. sebagai langkah optimalisasinya, ialah dengan melakukan reposisi kedudukan inspektorat daerah kota bekasi. alternatif reposisi pertama, menempatkan inspektorat di bawah gubernur. alternatif kedua, menempatkan sejajar dengan sekretaris daerah. kemudian, disertai revisi regulasi seperti uu nomor 23 tahun 2014 dan pp nomor 18 tahun 2016. inspektorat juga perlu fokus pada pengembangan kompetensi sdm melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi bagi aparat pengawasan intern pemerintah (apip).

T The role of bekasi city inspectorate in conducting supervision has not been running optimally. in addition to the lack of human resource competence in the inspectorate, it is also due to the position of the inspectorate that is resistant to obtaining intervention. therefore, it is important to improve in order to increase the effectiveness of supervision in the bekasi city regional government. as for the formulation of the problem in this article, is what is the obstacle of the bekasi city inspectorate in implementing the supervision authority and how the legal steps to optimize the implementation of the supervision authority by the bekasi city inspectorate. this research uses normative juridical research, which is descriptive and analytical, by using secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials through literature studies supported by primary data. data processing of this research is carried out qualitatively and drawing conclusions with deductive logic. the results of this study show the obstacles faced by the bekasi city inspectorate, which is due to the independence and professionalism factors within the bekasi city inspectorate. as an optimization step, is to reposition the position of the bekasi city regional inspectorate. the first alternative to reposition, placing the inspectorate under the governor. the second alternative, place parallel with the regional secretary. then, accompanied by regulatory revisions such as law number 23 of 2014 and pp number 18 of 2016. inspectorate also needs to focus on the development of human resources competence through continuous training and certification for the government internal supervisory apparatus (apip).

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 23 Judul)

Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tabita berdasarkan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Sinkronisasi pengaturan minuman beralkohol di kota magelang
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah dalam penerapan smart planning budgeting berdasarkan uu no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di dki jakarta t.a. 2023
FH - Usakti
Wewenang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 - 2023
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 menurut peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 9 tahun 2023
FH - Usakti
Pengaturan pelayanan umum pada saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat) 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelajaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat 5.0
FH - Usakti
Pengelolaan dan pelaporan dana desa untuk kepentingan penanganan covid-19 di Desa Pamagersari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor pada tahun 2020 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum wilayah DKI Jakarta (Studi Tentang alih fungsi jalan dan trotoar menjadi tempat berdagang ditinjau dengan Undang-undng No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) 2.5
FH - Usakti
Peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) (studi kasus pengelolaan aset Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Surabaya dan Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES) Surabaya
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat untuk warga DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis kebijakan padat karya tunai (Cash for Work) dalam penggunaan dana desa tahun 2019 (studi penelitian: Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberhentian Walikota oleh Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
FH - Usakti
Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Prosedur penyusunan Perda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatur PKL di Kawasan Tanah Abang Ditinjau dari Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
FH - Usakti
Pemberhentian walikota yang melakukan kasus korupsi dan wewenang pejabat penggantian pelaksana tugas menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Kota Bekasi
FH - Usakti
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pembentuk Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Provinsi DKI Jakarta)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin lingkungan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XIII/2020 tentang undang-undang cipta kerja
FH - Usakti
Kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan keputusan tentang upah minimum Provinsi Tahun 2022
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?