P Putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi wajib memuat pertimbangan hukum yang lengkap dan memadai sebagai wujud penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), khususnya terkait penerapan pedoman pemidanaan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah putusan pengadilan tindak pidana korupsi nomor 26/pid.sus-tpk/2023/pn smg telah memenuhi aspek hukum formil serta apakah putusan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2020. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut tidak menjadikan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2020 sebagai dasar pertimbangan pemidanaan, meskipun terdakwa didakwa berdasarkan pasal 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. hal ini menyebabkan putusan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup, sehingga berimplikasi pada terganggunya prinsip proporsionalitas dan konsistensi pemidanaan dalam perkara korupsi.