DETAIL KOLEKSI

Peran kantor imigrasi dalam pemantauan dan pengawasan warga negara asing tanpa dokumen keimigrasian di indonesia (studi putusan nomor 88/pid.sus/2024/pn jkt.utr)


Oleh : Aulia Purnamasari

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Tri Sulistyowati

Kata Kunci : Citizenship and Immigration Law, Immigration Office, Immigration Documents

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010001900097_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010001900097_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010001900097_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010001900097_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010001900097_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010001900097_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010001900097_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010001900097_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010001900097_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010001900097_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010001900097_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010001900097_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010001900097_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010001900097_Lampiran.pdf

K Kantor imigrasi berperan penting dalam mengawasi dan memantau pergerakan warga negara asing yang akan memasuki dan keluar dari wilayah indonesia. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam pada putusan nomor 88/pid.sus/2024/pn jkt.utr yang menyoroti penerapan hukum yang diberikan hakim terhadap tan ni apakah telah sesuai dengan uu keimigrasian, sehingga yang menjadi masalah penelitian ini adalah bagaimana terjadinya wna dapat masuk ke wilayah indonesia tanpa melalui pemeriksaan di tpi dan tanpa dokumen keimigrasiadan apakah sanksi administratif keimigrasian yang diberikan kantor imigrasi dan sanksi pidana keimigrasian terhadap tan ni yang merupakan wn china telah sesuai dengan peraturan uu no. 6 tahun 2011. penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder dengan metode pendekatan kualitatif dalam analisis data, dengan metode deduktif untuk menarik kesimpulan. kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa masuknya wna ke wilayah ri tanpa melalui pemeriksaan di tpi dan tanpa membawa dokumen keimigrasian dapat terjadi oleh beberapa faktor,yaitu adanya faktor sosial-ekonomi, kerentansn perbatasan darat, penggunaan teknologi internet, dan keterbatasan pengawasan sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan pemantauan di perbatasan darat maupun laut. dalam kasus tan ni penjatuhan sanksi penjara 4 (bulan) telah sesuai dengan uu keimigrasian, namun dengan adanya riwayat kejahatan hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut untuk menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi, dalam batas maksimal yang diatur dalam pasal 113 uu no.6 tahun 2011 tentang keimigrasian

T The immigration office plays a crucial role in overseeing and monitoring the movement of foreign nationals entering and exiting indonesian territory. this study aims to conduct an in-depth analysis of court decision number 88/pid.sus/2024/pn jkt.utr, which examines the application of law by the judge in the case of tan ni and whether it aligns with the immigration law. consequently, the research problem focuses on how foreign nationals (wna) can enter indonesian territory without undergoing inspection at the immigration checkpoint (tpi) and without carrying immigration documents, as well as whether the administrative immigration sanctions imposed by the immigration office and the criminal immigration sanctions against tan ni, a chinese national, comply with law no. 6 of 2011. this research employs a normative research method, utilizing library studies as a source of secondary data, with a qualitative approach to data analysis and a deductive method for drawing conclusions. the research findings indicate that the entry of foreign nationals into indonesian territory without inspection at the tpi and without immigration documents can occur due to several factors, including socio-economic factors, land border vulnerabilities, the use of internet technology, and limitations in surveillance. therefore, there is a need to strengthen surveillance and monitoring at both land and sea borders. in the case of tan ni, the imposition of a 4-month prison sentence is in accordance with the immigration law; however, given the defendant\\\'s criminal history, the judge may consider this to impose a higher sentence within the maximum limits stipulated in article 113 of law no. 6 of 2011 on immigration.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?