DETAIL KOLEKSI

Pelaksanaan sistem absensi elektronik dalam meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 pada kantor imigrasi kelas i non tpi sukabumi tahun 2022-2025

Oleh : Muhamad Abil Rachman

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Andari Yurikosari

Kata Kunci : Electronic Attendance System, Civil Servant Discipline, State Civil Apparatus, Government Regulation

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002000354_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002000354_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002000354_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002000354_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002000354_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002000354_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002000354_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002000354_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002000354_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002000354_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002000354_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002000354_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002000354_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002000354_Lampiran.pdf

P Penerapan sistem absensi elektronik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil (pns) melalui pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem absensi elektronik dalam meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil pada kantor imigrasi kelas i non tpi sukabumi tahun 2022–2025 serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaannya. permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pelaksanaan sistem absensi elektronik dan bagaimana upaya mengatasi kendala pelaksanaannya agar sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai negeri sipil. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dengan wawancara sebagai data pendukung, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem absensi elektronik melalui aplikasi star-asn berbasis global positioning system (gps) telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 dan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap jam kerja, ketepatan waktu kehadiran, serta meminimalkan manipulasi data absensi. kendala berupa gangguan jaringan internet dan kesalahan sistem diatasi melalui mekanisme absensi sementara menggunakan dokumentasi swafoto (selfie) melalui grup whatsapp internal. penerapan sistem absensi elektronik berkontribusi dalam meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil serta mewujudkan pengawasan kehadiran yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

T The implementation of an electronic attendance system represents a government effort to enhance the discipline of civil servants (pns) through the use of information technology, in accordance with government regulation number 94 of 2021 concerning civil servant discipline. this study aims to analyze the implementation of the electronic attendance system in improving civil servant discipline at the class i non-tpi immigration office in sukabumi during the 2022–2025 period, as well as to analyze the efforts made to overcome implementation obstacles. the issues examined include the execution of the electronic attendance system and the measures taken to address implementation challenges to ensure compliance with civil servant discipline regulations. this is a normative legal study employing a statutory approach. data were obtained through a literature review of primary and secondary legal materials, supplemented by interviews, and subsequently analyzed qualitatively using the deductive method. the research findings indicate that the implementation of the electronic attendance system via the gps-based star-asn application aligns with government regulation number 94 of 2021; it effectively improves adherence to working hours and punctuality while minimizing attendance data manipulation. obstacles such as internet network disruptions and system errors were addressed through a temporary attendance mechanism involving selfie documentation submitted via internal whatsapp groups. the implementation of the electronic attendance system contributes to enhancing civil servant discipline and establishing a more effective, transparent, and accountable system for monitoring attendance.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 20 Judul)

Analisis yuridis pemilihan dekan fakultas kedokteran universitas sam ratulangi tahun 2023 dalam perspektif undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara
FH - Usakti
Analisis pemberian sanksi disiplin kepada aparatur sipil negara (studi kasus penjatuhan sanksi kepada masri mansoer sebagai wakil rektor uin syarif hidayatullah jakarta)
FH - Usakti
Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah pp 58/2023 pada karyawan dan dokter pt dim
FEB - Usakti
Disiplin pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah no. 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2023-2024)
FH - Usakti
Penerapan sanksi terhadap kepala sekolah yang melakukan tindak indisipliner menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (studi putusan nomor 125/g/2023/ptun.bdg)
FH - Usakti
Perlindungan bagi aparatur sipil negara di daerah rawan konflik menurut undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn (studi di distrik yamor, kaimana, papua barat)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020)
FH - Usakti
Kajian yuridis pelanggaran netralitas asn dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten rembang tahun 2024 berdasarkan undang-undang nomor 5tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin asn yang tidak sesuai prosedur oleh kantor inspektorat di kabupaten sumba tengah
FH - Usakti
Análisis yuridis pemberhentian asn pada kementerian hukum dan hak asahi manusia (studi kasus putusan ptun jakarta nomar 81/g/2021/ptun.jkt)
FH - Usakti
Analisis yuridis pelaksanaan pemeriksaan administrasiasn yang disangka melanggar disiplii:n
FH - Usakti
Analisis penerapan peraturan pemerintah no.46 tahun 2013 terhadap pembayaran pajak di kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Pasar Minggu
FEB - Usakti
Pengaruh good corporate governance, karakteristik perusahaan dan regulasi pemerintah terhadap pengungkapan corporate social responsibility 3.3
FEB - Usakti
Penerapan pcs gross split dan analisa lanjut terhadap PP 53 pada wilayah kerja blok PIA
FTKE - Usakti
Antecedents product quality on street food in moderate of government regulation
FEB - Usakti
Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa tata usaha negara mengenai penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan fungsional (studi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG)
FH - Usakti
Sanksi bagi aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran netralitas dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Penelitian Putusan PN No. 200/Pid.Sus/2018/PN Pin) 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kebijakan impor garam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor dan komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri 3.0
FH - Usakti
Peran pegawai pemasyarakatan dalam melakukan tindakan pengamanan terhadap warga binaan (studi kasus rutan jambe) 0.0
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata di Tanjung Lesung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?