L Laut memiliki peran strategis sebagai jalur transportasi internasional dan sumber daya ekonomi, khususnya perikanan. united nations convention on the law of the sea 1982 (unclos 1982) memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk mengelola sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif (zee). permasalahan timbul ketika cina menggunakan konsep traditional fishing rights untuk membenarkan aktivitas penangkapan ikan di laut cina selatan, termasuk di zee negara lain, serta melibatkan nelayan sipil, armada perikanan, china coast guard, dan people\\\'s armed forces maritime militia (pafmm) dalam memperkuat klaim maritimnya. penelitian ini membahas keabsahan traditional fishing rights yang diklaim cina dan legalitas pemanfaatan nelayan sipil yang didukung aparat negara berdasarkan unclos 1982. penelitian dilakukan secara normatif dengan sifat deskriptif, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa unclos 1982 tidak mengakui traditional fishing rights sebagai dasar umum untuk melakukan penangkapan ikan di zee negara lain, kecuali berdasarkan pengaturan khusus atau persetujuan negara terkait. putusan arbitrase laut cina selatan juga menolak klaim hak historis cina yang melampaui ketentuan unclos 1982. penggunaan nelayan sipil dan aparat negara untuk mengganggu hak berdaulat negara pantai bertentangan dengan kewajiban menghormati hak negara lain, prinsip penggunaan laut secara damai, dan pelaksanaan kewajiban dengan itikad baik.