D Dalam zaman modern, muncul tantangan hukum yang dapat mempengaruhi stabilitas bisnis. fenomena ini menjadi ancaman serius yang tercermin secara nyata dalam kasus konkret yaitu pelanggaran pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh bsy kepada ma. pokok permasalahannya adalah apakah pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh bsy kepada ma, melalui wa melanggar peraturan yang berlaku dan apakah bsy dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pengalihan objek jaminan fidusia tersebut . penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif, mengkaji bahan hukum primer seperti kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 35/pojk.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan serta bahan hukum sekunder yang relevan. dapat disimpulkan terdapat pelanggaran hukum dalam perjanjian pembiayaan dalam ketentuan pasal 11.2 dan pasal 13 syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan multiguna nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 februari 2022 serta melanggar 23 ayat (2) dan 36 uu no. 42 tahun 1999 yaitu pelanggaran dalam hal mengalihkan penguasaan, memindahtangankan, atau menyewakan kendaraan jaminan kepada pihak lain selama masa perjanjian tanpa persetujuan tertulis kreditur. bsy juga harus mengembalikan mobil tersebut dan menanggung biaya lainnya.