DETAIL KOLEKSI

Sanksi pidana denda terhadap pelaku distribusi bahan bakar solar menurut uu migas (putusan nomor 26/pid.sus/2023/pn ksp)


Oleh : Ignatius Jho\'el

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Maria Silvya Elisabeth Wangga

Kata Kunci : Criminal Fine Sanctions, Subsidized Diesel Distribution, Oil and Natural Gas, Imprisonment in Lieu o

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200050_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200050_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200050_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200050_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200050_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200050_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200050_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200050_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200050_Bab-2.pdf 37
10. 2026_SK_SHK_010002200050_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200050_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200050_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200050_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200050_Lampiran.pdf

D Distribusi bahan bakar minyak (bbm) solar bersubsidi merupakan kegiatan yang diatur secara ketat dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi untuk menjamin ketepatan sasaran pemberian subsidi. namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bbm solar bersubsidi oleh individu tanpa izin resmi, yang menimbulkan kerugian negara sekaligus persoalan dalam penegakan hukum. permasalahan semakin kompleks ketika pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tidak sebanding dengan kemampuan ekonominya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas, efektivitas, dan keadilan dalam penerapan sanksi pidana. kondisi tersebut menjadi dasar penting dilakukannya penelitian terhadap penerapan sanksi pidana denda dalam putusan nomor 26/pid.sus/2023/pn ksp berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana distribusi bahan bakar solar bersubsidi serta akibat hukum apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku berdasarkan putusan nomor 26/pid.sus/2023/pn ksp. penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan terhadap asas hukum, khususnya asas legalitas. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana denda terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak rp60.000.000.000,00. dalam putusan nomor 26/pid.sus/2023/pn ksp, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar rp1.000.000.000,00 yang secara yuridisi tidak sesuai dari perspektif keadilan dan proporsionalitas masih terdapat persoalan karena besarnya pidana denda tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi terdakwa. selanjutnya, apabila pidana denda tidak dibayar, maka berlaku pidana pengganti (subsidiair) sebagaimana ditentukan dalam amar putusan, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. dengan demikian, ketidakmampuan membayar denda tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan mengakibatkan pelaku menjalani pidana penjara pengganti guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.

B Berikut adalah terjemahan abstrak anda ke dalam bahasa inggris, disesuaikan dengan gaya bahasa akademik hukum (legal academic style) agar terlihat profesional dan sesuai standar penulisan jurnal internasional:abstractthe distribution of subsidized diesel fuel is an activity strictly regulated under law number 22 of 2001 on oil and natural gas to ensure the accuracy of subsidy targeting. however, in practice, the misuse of the transportation and commerce of subsidized diesel fuel by unauthorized individuals remains prevalent, resulting in state losses and posing challenges in law enforcement. the issue becomes increasingly complex when the criminal fines imposed on perpetrators are disproportionate to their economic capacity, thereby raising questions regarding proportionality, effectiveness, and justice in the application of criminal sanctions. this condition serves as a significant basis for conducting research on the application of criminal fine sanctions in court decision number 26/pid.sus/2023/pn ksp under law number 22 of 2001 on oil and natural gas. this research aims to analyze the regulation of criminal fine sanctions against perpetrators of crimes involving the distribution of subsidized diesel fuel, as well as the legal consequences if the fine cannot be paid by the perpetrator based on court decision number 26/pid.sus/2023/pn ksp. the study employs a descriptive normative legal research method, utilizing an approach based on legal principles, particularly the principle of legality. the results indicate that the regulation of criminal fine sanctions against perpetrators of the misuse of transportation and commerce of subsidized fuel is stipulated in article 55 of law number 22 of 2001 on oil and natural gas, which carries a maximum penalty of 6 (six) years of imprisonment and a maximum fine of rp60,000,000,000.00. in court decision number 26/pid.sus/2023/pn ksp, the judge imposed a prison sentence of 8 (eight) months and a criminal fine of rp1,000,000,000.00, which poses an issue from the perspectives of justice and proportionality, as the magnitude of the fine is disproportionate to the defendant\\\'s economic capacity. furthermore, if the fine is not paid, a substitute punishment (subsidiary) applies as determined in the court\\\'s verdict, namely a 3 (three) month prison sentence. consequently, the inability to pay the fine does not eliminate the perpetrator\\\'s criminal liability, but rather results in the perpetrator serving a substitute prison sentence to ensure legal certainty and the effectiveness of the execution of the court decision.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?