DETAIL KOLEKSI

Keabsahan pembebanan hak tanggungan atas objek hak tanggungan yang disengketakan (studi putusan nomor 3682 k/pdt/2023)

Oleh : Gea Urziela Mulad

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Dyah Setyorini

Kata Kunci : Mortgage Rights, The Establishment of a Mortgage Rights

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200425_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200425_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200425_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200425_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200425_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200425_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200425_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200425_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200425_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200425_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200425_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200425_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200425_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200425_Lampiran.pdf

P Pemegang hak atas tanah yang kepemilikannya dibuktikan dengan sertipikat dapat melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah miliknya termasuk menjadikannya jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan menurut ketentuan dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (uuht). permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kesesuaian pembebanan hak tanggungan dengan uuht (studi putusan putusan nomor 3682k/pdt/2023) dan bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dengan peraturan hukum tanah nasional (studi putusan putusan nomor 3682k/pdt/2023). untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan data pokoknya berbasis pada data sekunder, serta pengambilan kesimpulannya menggunakan logika deduktif. hasil penelitian bahwa pembebanan hak tanggungan dalam putusan nomor 3682 k/pdt/2023 telah memenuhi ketentuan pasal 8 dan pasal 10 uuht, dimana pemberi hak tanggungan merupakan pemegang sertifikat hak milik nomor 187, disisi lain pembebanan hak tanggungan telah dilakukan melalui dua tahap yaitu pemberiah hak tanggungan dibuat oleh dan dihadapanpejabat pembuat akta tanah ( ppat) yang dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan (apht) nomor 222/2018 tanggal 30 mei 2018 dan telah didaftarkan di kantor pertanahan yang dibuktikan dengan sertipikat hak tanggungan nomor 04810/2018 tanggal 10 juli 2018. sedangkan pertimbangan hukum mahkamah agung dalam putusan nomor 3682 k/pdt/2023 pada dasarnya telah sesuai dengan sistem hukum tanah nasional, namun konstruksi pertimbangan hukumnya belum sepenuhnya mencerminkan penerapan norma hukum pertanahan secara komprehensif khususnya pasal 8 dan pasal 10 uuht serta pasal 32 pp no.24/1997

A A land rights holder whose ownership is evidenced by a land certificate is entitled to undertake legal acts concerning the land, including using it as collateral for debt by encumbering it with a mortgage right in accordance with law number 4 of 1996 concerning mortgage rights over land and objects related to land (the mortgage rights law/uuht). this thesis examines two issues: (1) whether the establishment of the mortgage right complies with the provisions of the mortgage rights law (a case study of supreme court decision number 3682 k/pdt/2023), and (2) whether the judges’ legal reasoning is consistent with the national land law framework (a case study of supreme court decision number 3682 k/pdt/2023). to address these issues, this study employs a normative juridical research method with a descriptive-analytical approach. the research primarily relies on secondary data, while conclusions are drawn using deductive reasoning.the findings demonstrate that the establishment of the mortgage right in supreme court decision number 3682 k/pdt/2023 complied with the requirements of articles 8 and 10 of the mortgage rights law. the grantor of the mortgage right was the registered holder of certificate of ownership (hak milik) number 187. furthermore, the establishment of the mortgage right was carried out through the two legally required stages: first, the granting of the mortgage right was executed before and by a land deed official (pejabat pembuat akta tanah/ppat), as evidenced by deed of granting of mortgage (akta pemberian hak tanggungan/apht) number 222/2018 dated 30 may 2018; second, the mortgage right was registered with the land office, as evidenced by mortgage certificate number 04810/2018 dated 10 july 2018.with respect to the supreme court’s legal reasoning in decision number 3682 k/pdt/2023, it is generally consistent with the principles of indonesia’s national land law system. however, the court’s legal reasoning does not fully reflect a comprehensive application of land law norms, particularly the provisions of articles 8 and 10 of the mortgage rights law and article 32 of government regulation number 24 of 1997 on land registration.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 5 Judul)

Penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan oleh debitur (pt piala jaya) (studi kasus putusan nomor 107/pdt.g/2022/pn.kpg)
FH - Usakti
Pembatalan pra lelang eksekusi hak tanggungan oleh debitor kepada kreditor (studi putusan nomor 375/pdt.g/2021/pn mks)
FH - Usakti
Ganti rugi pengadaan tanah proyek tol jakarta-cikampek ii sisi selatan yang dibebani hak tanggungan
FH - Usakti
Pemberian hak tanggungan dalam perjanjian kredit oleh istri berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 (studi kasus putusan nomor 51/pdt.g/2022/pn jkt.pst) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kepastian hukum debitur yang bukan pemilik objek hak tanggungan dalam hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan yang terinteg 0.0
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?