DETAIL KOLEKSI

Analisis pertimbangan hakim nomor 322/pid.sus/2023/pn jkt.sel dalam memutus tindak pidana perdagangan orang


Oleh : Devano Sagala Kasaean

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Maria Silvya Elisabeth Wangga

Kata Kunci : Special Crimes; Criminal Procedure Law; Human Trafficking; Indonesian Migrant Workers; Judicial Appl

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002100108_Halaman-Judul.pdf 7
2. 2026_SK_SHK_010002100108_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002100108_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002100108_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002100108_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002100108_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002100108_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002100108_Bab-1.pdf 21
9. 2026_SK_SHK_010002100108_Bab-2.pdf 27
10. 2026_SK_SHK_010002100108_Bab-3.pdf 6
11. 2026_SK_SHK_010002100108_Bab-4.pdf 13
12. 2026_SK_SHK_010002100108_Bab-5.pdf 5
13. 2026_SK_SHK_010002100108_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2026_SK_SHK_010002100108_Lampiran.pdf 1

S Skripsi ini mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam menentukan delik dan menerapkan ketentuan hukum pada putusan nomor 322/pid.sus/2023/pn jkt.sel. dalam perkara a quo, majelis hakim menerapkan pasal 81 undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran indonesia, meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya unsur perekrutan, pengiriman, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, dan eksploitasi yang merupakan unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007. penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hakim dalam menentukan delik dan kesesuaian penerapan pasal terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan ahli hukum acara pidana, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada aspek penempatan pekerja migran secara ilegal dibandingkan unsur eksploitasi yang dialami korban. padahal, fakta persidangan menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. oleh karena itu, penerapan pasal 81 undang-undang nomor 18 tahun 2017 dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik perbuatan para terdakwa dan berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak restitusi korban. temuan ini menunjukkan pentingnya ketepatan hakim dalam menentukan delik dan menerapkan ketentuan hukum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap korban.

T This thesis examines the panel of judges\\\' legal reasoning in determining the applicable criminal offense and applying statutory provisions in decision number 322/pid.sus/2023/pn jkt.sel. in the case *a quo*, the panel of judges applied article 81 of law number 18 of 2017 concerning the protection of indonesian migrant workers, despite the trial evidence demonstrating elements of recruitment, transportation, deception, abuse of a position of vulnerability, and exploitation, which constitute the offense of human trafficking as regulated under law number 21 of 2007 on the eradication of the criminal offense of human trafficking. this study focuses on analyzing the judges\\\' reasoning in determining the appropriate criminal offense and assessing whether the applied legal provision was consistent with the legal facts established during the trial.this research employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, using both statutory and case approaches. the data were collected through library research and interviews with an expert in criminal procedure law, and were analyzed qualitatively using a deductive method.the findings indicate that the panel of judges placed greater emphasis on the illegal placement of indonesian migrant workers rather than on the elements of exploitation suffered by the victims. however, the facts established during the trial demonstrated that all elements of the criminal offense of human trafficking had been fulfilled. accordingly, the application of article 81 of law number 18 of 2017 is considered not to have fully reflected the nature of the defendants\\\' conduct and resulted in the victims being deprived of their right to restitution. these findings underscore the importance of judicial accuracy in determining the appropriate criminal offense and applying the relevant legal provisions in order to ensure legal certainty, justice, and effective protection for victims.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?