P Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang kerap menjadi sasaran tindak pidana, salah satunya pemerkosaan, namun pengaturan sanksi terhadap pelaku kejahatan tersebut di indonesia masih belum dirumuskan secara tegas. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan nomor 67/pid.sus/2025/pn.lbb, khususnya mengenai dasar hakim dalam menggunakan pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf h undang-undang tindak pidana kekerasan seksual pada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas dengan memperhatikan ketentuan pemberatannya, serta menggambarkan pemberatan sanksi pidananya pada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas.. penelitian ini merumuskan masalah dasar hukum hakim menggunakan pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf h undang-undang tindak pidana kekerasan seksual terhadap pelaku pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas, dan bagaimana pemberatan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif melalui pendekatan studi kasus terhadap putusan nomor 67/pid.sus/2025/pn.lbb. data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. hasil penelitian menggambarkan bahwa dasar pertimbangan hakim menggunakan pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf h undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dengan memperhatikan pemberatannya karena korban penyandang disabilitas.