P Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya layanan pinjaman online, termasuk pinjaman online ilegal yang dalam praktiknya kerap melakukan penyalahgunaan data pribadi melalui tindakan penagihan yang melanggar hukum. salah satu bentuk pelanggaran tersebut dilakukan oleh desk collection yang bertindak atas nama korporasi,sehingga menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana penerapan vicarious liability dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh desk collection pada korporasi pinjaman online ilegal, serta bagaimana penerapannya dalam putusan no.438/pid.sus/2020/pn jkt utr. tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan vicarious liability dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pinjaman online ilegal serta menilai penerapanya dalam praktik peradilan. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, melalui studi studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan desk collection yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan keuntungan korporasi. namun, dalam putusan no.438/pid.sus/2020/pn jkt utr, penerapan vicarious liability belum diterapkan secara optimal karena pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada pelaku perorangan. oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum lebih progresif dalam mengonstruksikan dakwaan yang melibatkan korporasi serta bagi hakim agar tidak hanya terpaku pada paradigma hukum klasik demi menciptakan efek jera. selain itu, ojk perlu memperketat pengawasan dan standarisasi sistem.