K Kemudahan berusaha dalam perolehan hak atas tanah merupakanfaktor penting untuk menarik investasi dalam pembiayaanpembangunan infrastruktur di ibu kota nusantara (ikn) diatur dalamundang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negarasebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 21tahun 2023. atas dasar tersebut, penelitian ini membahasbagaimana peran regulasi terkait perolehan hak atas tanah untukpenanaman modal di ikn untuk pembiayaan di bidang infrastrukturserta apa kendala yang menghambat masuknya investasi di bidanginfrastruktur di ikn. metode penelitian yang digunakan adalahpenelitian hukum normatif bersifat deskriptif, yang menggunakandata sekunder dan didukung data primer, serta dianalisis secarakualitatif sehingga ditarik kesimpulan secara deduktif. berdasarkanhasil penelitian, diketahui bahwa secara normatif regulasi telahmemberikan kemudahan bagi investor melalui mekanismepemberian hak atas tanah di atas hak pengelolaan otorita ikn,namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala di beberapasektor seperti konflik pertanahan, tumpang tindih penguasaan lahan,keterlambatan penerbitan hak atas tanah, serta sengketa pengadaantanah, yang mencerminkan bahwa proyek-proyek infrastruktur iknbelum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan investasi.