DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis penunjukkan sekretaris kabinet pada kabinet merah putih menurut undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia


Oleh : Bagus Arvianto Putro

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ali Rido

Kata Kunci : Active-duty TNI, Cabinet Secretary, Civil Position, Civil Service Law

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200019_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2026_SK_SHK_010002200019_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200019_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200019_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200019_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200019_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200019_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200019_Bab-1.pdf 22
9. 2026_SK_SHK_010002200019_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200019_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200019_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200019_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200019_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200019_Lampiran.pdf 1

P Penunjukan sekretaris kabinet pada kabinet merah putih yang berasal dari prajurit tentara nasional indonesia (tni) aktif menimbulkan persoalan yuridis terkait prinsip negara hukum dan pembatasan jabatan sipil pascareformasi. undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tni pada prinsipnya melarang prajurit tniaktif menduduki jabatan sipil, kecuali pada jabatan tertentu yang harus diatur melalui peraturan pemerintah. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan hukum penunjukan sekretaris kabinet oleh prajurit tni aktif serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum, yang dianalisis secara kualitatif dengan pengambilan kesimpulan deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penunjukan sekretaris kabinet oleh prajurit tni aktif tidak diatur secara tegas dalam undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tni. akan tetapi, mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. selain itu, pengaturan melalui peraturan presiden yang pengangkatannya melalui keputusan presiden tidak sepenuhnyasesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan disharmoni hukum dan melemahkan asas kepastian hukum.

T The appointment of the cabinet secretary in the red and white cabinet originating from an active-duty member of the indonesian national armed forces (tni) raises juridical issues related to the principle of the rule of law and the limitation of civil positions in the post-reform era. law number 34 of 2004 on the tni in principle prohibits active-duty tni personnel from holding civil positions, except for certain positions that must be regulated through a government regulation. the research problem in this study concerns the legal regulation of the appointment of the cabinet secretary by an active-duty tni officer and its conformity with the prevailing laws and regulations. this study employs normative legal research using a statutory and legal principles approach, analyzed qualitatively with deductive reasoning. the results indicate that the regulation concerning the appointment of the cabinet secretary by an active-duty tni officer is not explicitly stipulated in law number 34 of 2004 on the tni; however, it mandates further regulation through a government regulation. furthermore, regulation through a presidential regulation with appointment by presidential decree is not fully consistent with the hierarchy of laws and regulations, thereby creating legal disharmony and weakening the principle of legal certainty.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?