DETAIL KOLEKSI

Penyederhanaan peraturan menteri dalam rangka sinkronisasi regulasi di kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia


Oleh : Robertus Juan Pratama

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Reni Dwi Purnomowati

Subyek : Administrative law;Administrative procedure

Kata Kunci : Simplification of Ministerial Regulations; Ministry of Youth and Sports; Legal Certainty

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002100360_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002100360_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002100360_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002100360_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002100360_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002100360_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002100360_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002100360_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002100360_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002100360_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002100360_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002100360_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002100360_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002100360_Lampiran.pdf

K Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri di lingkungan kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia sebagai bagian dari upaya sinkronisasi regulasi. permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah tingginya jumlah peraturan menteri pemuda dan olahraga yang mencapai 191 peraturan sejak tahun 2009 hingga 2025, yang dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma, ketidakpastian hukum, serta inefisiensi dalam tata kelola birokrasi. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian rencana penyederhanaan peraturan menteri tersebut dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan serta menelaah dampaknya terhadap implementasi kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, setiap tindakan pemerintahan, termasuk pembentukan dan penyederhanaan peraturan, harus didasarkan untuk menjamin kepastian hukum. penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. cara pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah substansi peraturan menteri, kesesuaiannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan, kemudian untuk penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. pembentukan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 disesuaikan dengan peraturan menteri pemuda dan olahraga nomor 8 tahun 2020. hasil penelitian menunjukkan penyederhanaan peraturan menteri merupakan langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola birokrasi, sepanjang dilakukan secara terencana, dan tetap menjamin kepastian hukum. penyederhanaan peraturan diharapkan mampu menciptakan peraturan yang lebih efektif, efisien, serta mendukung implementasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan.

T The policy of simplifying ministerial regulations within the ministry of youth and sports of the republic of indonesia constitutes part of broader efforts to achieve regulatory synchronization. the main issue addressed in this study is the large number of ministerial regulations issued by the ministry of youth and sports, which reached 191 regulations from 2009 to 2025. this condition is considered to potentially cause overlapping norms, legal uncertainty, and inefficiency in bureaucratic governance. this research aims to analyze the conformity of the ministerial regulation simplification plan with the procedures for the formation of laws and regulations, as well as to examine its impact on policy implementation in the fields of youth and sports. as emphasized in article 1 paragraph (3) of the 1945 constitution of the republic of indonesia, every governmental action, including the formation and simplification of regulations, must be based on the principle of ensuring legal certainty. this study employs a normative legal approach with a descriptive research character. data processing and analysis are conducted qualitatively by examining the substance of ministerial regulations, their conformity with the hierarchy of laws and regulations, and conclusions are drawn using a deductive method. the formation of laws and regulations as stipulated in law number 12 of 2011 is analyzed in relation to ministerial regulation of youth and sports number 8 of 2020. the results of the study indicate that the simplification of ministerial regulations is a strategic step in improving bureaucratic governance, provided that it is carried out in a planned manner and continues to ensure legal certainty. regulatory simplification is expected to produce more effective and efficient regulations and to support the implementation of youth and sports policies

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?