DETAIL KOLEKSI

Pengaturan terkait penjualan produk tembakau dan rokok elektronik pada perspektif asas-asas yang baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan


Oleh : Muhammad Arjuna Putra Vito

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ali Rido

Kata Kunci : Tobacco Products, Formal Defects, Material Defects

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002000376_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2026_SK_SHK_010002000376_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf
3. 2026_SK_SHK_010002000376_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002000376_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002000376_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002000376_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002000376_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002000376_Bab-1.pdf 28
9. 2026_SK_SHK_010002000376_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002000376_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002000376_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002000376_Bab-5.pdf 2
13. 2026_SK_SHK_010002000376_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002000376_Lampiran.pdf

P Pengaturan terkait larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dalam pasal 434 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, telah menimbulkan polemik di masyarakat karena dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. penelitian ini mengkaji polemik tersebut dari aspek teori perundang-undangan dengan fokus pada dua pokok masalah yaitu apakah materi muatan pasal 434 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 mengandung cacat formil dan materiil dan bagaimana akibat hukum terhadap pasal 434 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 jika mengandung cacat formil dan materiil. penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. hasil penelitian menujukkan bahwa pengaturan dalam pasal 434 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, memiliki cacat formil berupa tidak diadopsinya asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. sementara aspek materiil yang dilanggar, bahwa beberapa substansi yang diatur dalam pasal 434 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 bukan merupakan tindaklanjut dari amanat undang-undang nomor 17 tahun 2023. adanya cacat formil dan materiil tersebut, mengakibatkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 memiliki ketidakpastian hukum dan cenderung multitafsir pada saat diimplementasikan. oleh karena itu, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 potensial untuk dilakukan judicial review untuk dibatalkan.

T The regulation regarding the prohibition on the sale of tobacco products and electronic cigarettes in article 434 paragraph (1) of government regulation number 28 of 2024 has caused polemics in society because it is considered not to reflect the principles of justice and proportionality. this study examines this polemic from the aspect of legal theory with a focus on two main issues, namely whether the material contained in article 434 paragraph (1) of government regulation number 28 of 2024 contains formal and material defects and what are the legal consequences of article 434 paragraph (1) of government regulation number 28 of 2024 if it contains formal and material defects. this research was conducted in a normative juridical manner using secondary data. the results of the study show that the regulation in article 434 paragraph (1) of government regulation number 28 of 2024 has formal defects in the form of not adopting the principles of clarity of formulation and the principle of implementation. meanwhile, the material aspects that were violated were that several substances regulated in article 434 paragraph (1) of government regulation number 28 of 2024 were not a follow-up to the mandate of law number 17 of 2023. the existence of these formal and material defects resulted in government regulation number 28 of 2024 having legal uncertainty and tending to be open to multiple interpretations when implemented. therefore, government regulation number 28 of 2024 has the potential to be subject to judicial review to be annulled.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?